Wakil Menteri Dalam Negeri tersebut menegaskan bahwa peringatan ini berlaku untuk semua kepala daerah, baik bupati maupun wali kota.
"Kemendagri ini yang paling intinya adalah memberikan bimbingan supervisi bagi penyelenggaraan pemerintah daerah," tegasnya.
Mengenai perjalanan Lucky Hakim ke Jepang, Bima Arya menyatakan bahwa proses penyelidikan akan terus berjalan.
"Itu menjadi materi dari proses yang tadi dilakukan oleh Inspektorat akan dikembangkan, gitu ya, sejauh mana, apakah ada penggunaan APBD, apakah ada hal-hal lain, itu akan didalami," jelasnya.
Dengan adanya kejadian ini, Kemendagri berharap kepala daerah dapat lebih memahami tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan regulasi yang ada.