JAKARTA, DISWAY.ID - Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya menyoroti persoalan maraknya parkir liar di Jakarta.
Dimaz menyarakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir dilelang ke pihak swasta jika tidak becus mengatasi persoalan parkir liar.
BACA JUGA:Viral Anggota DPRD Lampung Utara Sawer DJ Wanita di Atas Panggung, Intip Profilnya!
BACA JUGA:Awalnya Cuma Adu Mulut, Tukang Parkir di Blok M Malah Keroyok Sopir Taksi Sampai Babak Belur
Dia menilai, jika UPT parkir dikelola pihak swasta akan menjadi lebih baik. Selain lebih optimal, kebocoran dana juga bisa dicegah.
Dengan dikelola secara tepat, pemasukan dari parkir untuk diserahkan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bisa lebih banyak.
“Kalau enggak perform dan enggak ada terobosan, Komisi C menyarankan supaya UPT parkir dibubarkan dan dilelang ke swasta saja karena anggaran pendapatan daerah yang bocor kalau kita hitung sampai angka trilyunan rupiah, kan parah sekali ya? Jadi intinya kalau UPT Parkir enggak perform ya bubarin saja lelang ke swasta biar enak kontrolnya,” ungkap Dimaz dikutip Kamis, 15 Mei 2025.
Sementara, Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Sutikno menyebut pendapatan dari parkir di Jakarta bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya bisa digunakan untuk pelayanan masyarakat.
BACA JUGA:Insentif Permudah Layanan Wajib Pajak, Kepala Bapenda: Pajak untuk Pemulihan Ekonomi Jakarta
"Kan lumayan bisa buat nambah PAD kan? Nah PAD ini kan juga kita kembalikan kepada masyarakat juga. Mungkin ke pelayanan, mungkin kepada bentuk-bentuk produk bantuan-bantuan sosial buat yang membutuhkan, kan gitu ya," ucap Sutikno.
Anggota Komisi C Lukmanul Hakim juga menuturkan UPP Dishub DKI hanya mendapat itungan Rp30 miliar setahun dari parkir.
Namun, dia meyakini dengan banyaknya kantong parkir di Jakarta nilai pendapatan harusnya tidak sekecil itu.
"Kalau saya melihat berapa kali rapat dengan mereka, mereka aja nggak tahu mereka mau ngapain. Angka yang mereka kasih ke kita itu ngaco semua. Jadi target mereka cuma Rp30 miliaran setahun. Nggak mungkinlah. Teman-teman media juga bisa ngecek lah. Coba cek aja. Di mana? Kelapa Gading contohnya. Atau di mana deh? Di mall. Iya kan? Jalan-jalan. Satu, makanya kalau memang sudah terakomodir, sudah terintegrasi, berkolaborasi, betul nggak? Kita tahu kan parkir liar ini kan juga bisa membuat macet," ungkap Lukmanul Hakim.
BACA JUGA:Rencana Pembahasan Tarif Baru Transjakarta, Dishub: Tarif Rp3.500 Sudah 20 Tahun Tidak Naik
Sementara, Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth yang biasa akrab di sapa Kent akan mengusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar membubarkan Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta jika masih tidak bisa mengelola pemungutan retribusi pendapatan tarif parkir dengan baik.