JAKARTA, DISWAY.ID – Menjelang peluncuran resmi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih), Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menggandeng Komisi VI DPR RI untuk memastikan program ini benar-benar menyentuh akar permasalahan kemiskinan di desa.
Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan pentingnya data desa yang presisi untuk merumuskan program koperasi yang efektif dan tepat sasaran. Ia mengkhawatirkan, jika data tidak akurat, koperasi desa justru hanya akan menjadi entitas bisnis biasa yang tidak mampu menurunkan angka kemiskinan.
BACA JUGA:Program Kopdes Merah Putih di Depok Baru Sebatas Pembentukan
“Saya khawatir koperasi desa ini untung, tapi tidak menurunkan angka kemiskinan,” tegas Ferry dalam rapat dengar pendapat di Jakarta, pada Kamis 10 Juli 2025.
Menurut Ferry, desa-desa di Indonesia masih belum memiliki sistem data yang dapat dijadikan dasar dalam menyusun kebutuhan riil masyarakat. Karena itu, ia menekankan bahwa data presisi harus dijadikan fondasi utama dalam pembangunan koperasi desa.
Belajar dari Strategi Data Xi Jinping
Dalam paparannya, Ferry mencontohkan keberhasilan Presiden Tiongkok Xi Jinping, yang mampu menurunkan kemiskinan dalam waktu lima tahun dengan strategi berbasis data desa yang rinci dan terukur.
“Dengan data presisi, mereka tahu siapa yang miskin dan bagaimana cara intervensinya. Ini praktik yang patut kita pelajari,” jelas Ferry.
Sebagai tindak lanjut, Ferry mengusulkan agar Komisi VI DPR RI bersama Kemenkop menggelar simposium nasional untuk membahas pentingnya data desa sebagai acuan kebijakan.
BACA JUGA:Jelang Peluncuran Kopdes Merah Putih, Bapanas Siap Perkuat Gerai Sembako
“Mohon ini jadi catatan penting, kita perlu forum bersama untuk membahas urgensi data pedesaan yang presisi,” tambahnya.
Pakar: Kualitas SDM Desa Jadi Kunci Sukses Kopdes
Sementara itu, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyoroti pentingnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola koperasi. Ia menilai, pembentukan Kopdes tidak cukup hanya secara administratif.
“Tanpa SDM yang paham manajemen koperasi, akuntansi, hukum, dan bisnis, koperasi desa bisa jadi ladang korupsi dan kolusi,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan koperasi harus dibarengi dengan penciptaan ekosistem kewirausahaan sosial di desa, bukan sekadar pemberian modal.