3. Pemberlakuan sanksi tegas bagi aparat yang terbukti melakukan pelanggaran HAM.
4. Optimalisasi peran lembaga pengawas eksternal, seperti Komnas HAM dan Ombudsman RI, dalam memantau kinerja penegak hukum.
BACA JUGA:Tom Lembong Pikir-pikir untuk Banding Usai Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Impor Gula
Komnas HAM berharap agar DPR dan pemerintah dapat segera menindaklanjuti desakan ini dan memprioritaskan pembahasan RUU KUHAP.
"Revisi KUHAP bukan hanya tentang perbaikan sistem hukum, tetapi juga tentang perlindungan hak-hak dasar warga negara," pungkas Anisa.
Sorotan Komnas HAM terhadap aparat kepolisian sebagai pelaku pelanggaran terbanyak menunjukkan adanya pekerjaan rumah besar dalam reformasi tubuh kepolisian.
Masyarakat menantikan komitmen serius dari pemerintah dan DPR untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, transparan, dan menjunjung tinggi HAM.