JAKARTA, DISWAY.ID-- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi meluncurkan program 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekonomi rakyat kecil dengan membangun sistem distribusi yang lebih efisien dan berkeadilan.
BACA JUGA:Fakta dan Sinopsis Film The Fantastic Four: First Steps, Siap Guncang Bioskop 23 Juli 2025!
BACA JUGA:Galaxy Watch 8 Series, Smartwatch Terbaru Buat Pemula, Cek Harga dan Spesifikasinya
"80.000 koperasi ini adalah suatu upaya untuk memperpendek rantai distribusi bahan-bahan penting bagi rakyat," ujar Prabowo dalam peluncuran program di Klaten, Jawa Tengah, Senin 21 Juli 2025.
Melalui koperasi ini, pemerintah menargetkan pembangunan gudang, apotek, dan gerai kebutuhan pokok di tingkat desa.
Misi utamanya adalah menyediakan obat generik murah, pupuk, LPG 3 Kg, sembako, dan layanan pembayaran digital yang dapat diakses langsung oleh masyarakat desa.
Prabowo juga menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap praktik curang dalam distribusi bahan pokok, serta pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan dan laboratorium pengawasan mutu di daerah untuk mendeteksi permainan harga.
BACA JUGA:Misteri Kematian Diplomat Kemenlu, Kompolnas Dalami Informasi dari Keluarga
"Mari kita tegakkan keadilan sosial. Kita tempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai atau kelompok," tegasnya.
Koperasi Bukan Lagi Sekadar Simpan Pinjam
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan bahwa koperasi desa akan menjadi ujung tombak kemandirian ekonomi desa.
Ia menyebut koperasi akan bergerak sebagai pusat distribusi, produksi, dan layanan masyarakat, bukan hanya sekadar wadah simpan pinjam.
"Koperasi ini untuk memotong rantai pasok, memberantas tengkulak dan rentenir," ujar Zulkifli.
Ia juga menyatakan bahwa Koperasi Merah Putih hadir untuk menjawab kekosongan kelembagaan di desa, yang selama ini membuat petani dan nelayan bergantung pada tengkulak.
BACA JUGA:Bayern Munich Siapkan Tawaran Baru untuk Luis Diaz, Opsi Kedua Terpilih
BACA JUGA:Drama Kasus Ijazah Jokowi: Kuasa Hukum Sebut Langkah Roy Suryo Terlalu Dini
Menkop Budi Arie: Koperasi Harus Untung dan Diawasi Ketat
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa keberhasilan program Koperasi Merah Putih akan diukur dari dua indikator: stabilisasi pasokan dan harga bahan pokok.
"Kalau dua hal ini tercapai, maka koperasi akan berdampak nyata terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat," kata Budi Arie.
Ia juga menegaskan bahwa koperasi harus dikelola secara profesional dan adil, dengan keuntungan yang dinikmati oleh anggota, bukan hanya pengurus.
Selain itu, Pemerintah pun telah menggandeng Kejaksaan dan KPK untuk mengawasi kemungkinan fraud, termasuk penyalahgunaan dana koperasi.
Budi menjelaskan bahwa anggota koperasi adalah warga desa setempat yang terdata berdasarkan KTP, dengan target setengah dari total penduduk menjadi anggota aktif.
Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan skema kredit bersama Kementerian Keuangan untuk mendukung pembiayaan koperasi.
"Skema perkreditan sedang diformulasikan agar koperasi benar-benar bisa menjadi lembaga usaha ekonomi rakyat yang mandiri," ujarnya.
CELIOS Kritik: Program Koperasi Bisa Jadi Beban Baru
Namun di balik optimisme pemerintah, sejumlah ekonom menyuarakan kekhawatiran. Dalam pernyataan tertulis kepada disway.id , Centre of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai bahwa program ini berpotensi menjadi beban berat bagi ekonomi nasional jika tidak dipersiapkan secara matang.
Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menyoroti penggunaan dana desa sebagai jaminan kredit koperasi. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan semangat UU Desa dan membuka celah korupsi.
"Ada risiko penyalahgunaan pinjaman secara masif. Status kerugian pada BUMN juga membuat potensi korupsi sulit ditindak. Program ini bisa menjadikan koperasi sebagai predator bagi usaha lokal yang sudah eksis," tegas Huda.
BACA JUGA:Link dan Cara Buat Akun Pospay Ambil Dana BSU 2025 Tahap 4 di Kantor Pos
BACA JUGA:Jadwal TKA 2025 SD, SMP dan SMA Lengkap Materi yang Diujikan, Yuk Siswa Cek Informasinya!
Peneliti CELIOS, Rani Septyarini, menambahkan bahwa meskipun jumlah koperasi meningkat, 59,42 persen di antaranya hanya memiliki omzet di bawah Rp300 juta per tahun, menjadikannya tergolong ultra mikro.
Rani memperingatkan bahwa ekspansi koperasi tanpa mitigasi risiko bisa menimbulkan lonjakan kredit macet dan kerugian cadangan, sehingga menggerus ekuitas.
Selain itu, Peneliti CELIOS lainnya Dyah Ayu juga turut memproyeksikan risiko ekonomi besar dari program ini. Ia menyebut potensi gagal bayar bisa mencapai Rp85,96 triliun dalam 6 tahun, membebani desa sebagai penanggung jawab.
Selain itu, opportunity cost perbankan ditaksir mencapai Rp 76,51 triliun, karena mereka tidak bisa menyalurkan dana ke investasi yang lebih menguntungkan.
"Program ini bisa menurunkan PDB sebesar Rp9,85 triliun dan pendapatan masyarakat hingga Rp10,21 triliun. Bahkan ada potensi hilangnya lebih dari 824 ribu lapangan kerja,” kata Dyah.
BACA JUGA:Christopher Nkunku dan Joao Felix Bakal Hengkang Jika Chelsea Nekat Rekrut Xavi Simons
BACA JUGA:5 Rekomendasi Smart TV 32 Inch Terbaik 2025 Harga di Bawah Rp2 Jutaan
Ia juga mengungkapkan kelemahan sumber daya manusia koperasi, terutama dalam manajemen dan efisiensi operasional, menjadi tantangan berat bagi keberlangsungan program.
CELIOS menyerukan penundaan pembentukan koperasi hingga kesiapan operasional, kelembagaan, dan pembiayaan benar-benar matang.
Pemerintah juga didorong untuk memberdayakan BUMDes dan koperasi eksisting yang sehat, alih-alih membentuk entitas baru dengan beban risiko tinggi.
"Mimpi besar Koperasi Merah Putih bisa jadi mimpi buruk fiskal jika dipaksakan," pungkas Huda.