JAKARTA, DISWAY.ID - Analis komunikasi politik Hendri Satrio menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto.
Bagi Hensa, sapaannya, keptutusan Prabowo sarat mengandung pesan politik.
BACA JUGA:Bareskrim Bakal Panggil Tersangka Pengoplosan Beras Premium Pekan Depan!
Adapun pesan yang ingin disampaikan yakni bahwa Prabowo merangkul semua pihak, termasuk lawan politiknya, demi membangun Indonesia yang lebih baik.
“Prabowo ingin merangkul semua pihak, termasuk yang dulu pernah menjadi lawannya untuk ikut bersama dia membangun Indonesia menjadi lebih baik,” kata Hensa kepada wartawan.
Hensa menilai, langkah ini adalah upaya Prabowo untuk meredam polarisasi politik yang masih terasa pasca-pemilu 2024. Ia menilai, bahwa langkah membebaskan Tom Lembong dan Hasto akan menegaskan bahwa dia adalah pemimpin untuk semua bukan hanya kelompok tertentu.
Gestur ini, menurut Hensa, juga menunjukkan bahwa Prabowo ingin membuka dialog dengan oposisi, terutama PDI-P, yang memiliki basis kuat di parlemen dan masyarakat.
“Prabowo sedang membangun narasi bahwa dia adalah pemimpin untuk semua, bukan cuma untuk pendukungnya. Ini bisa jadi modal politik besar untuk menenangkan situasi politik yang panas, sekaligus membuka komunikasi dengan PDI-P dan orang-orang yang berada di sekitar Tom Lembong,” ujar Hensa.
Potensi Risiko
Meski begitu, Hensa menggarisbawahi bahwa ada keuntungan dan risiko bagi Prabowo. Dari sisi keuntungan, keputusan ini dapat memperkuat citra Prabowo sebagai pemimpin yang mampu menyatukan bangsa. Publik yang menginginkan stabilitas politik kemungkinan akan mengapresiasi langkah ini sebagai tanda kedewasaan politik.
Di sisi lain, Hensa menyoroti risiko yang tidak bisa diabaikan. Pemberian abolisi dan amnesti kepada dua tokoh yang terjerat kasus korupsi berpotensi memicu persepsi bahwa Prabowo mengorbankan komitmen pemberantasan korupsi demi kepentingan politik.
BACA JUGA:PDIP Tetap Pertahankan Hasto Meski Divonis 3,5 Tahun Penjara, Singgung Posisi Harun Masiku
“Meskipun abolisi dan amnesti adalah hak prerogatif presiden, kelompok anti-korupsi dan kritis bisa memandang ini sebagai langkah yang melemahkan keadilan,” ujar Hensa.
Hensa menekankan, Prabowo perlu memastikan komunikasi publik yang jelas untuk menghindari persepsi negatif ini.