Ia juga mengingatkan bahwa lambannya transisi energi akan berdampak besar terhadap keberlanjutan pembangunan nasional.
Dalam hal ini, ia meminta Kementerian ESDM bersama PLN dan lembaga terkait melakukan terobosan kebijakan dan realokasi anggaran untuk memastikan pembangunan pembangkit EBT benar-benar terjadi secara massif dan merata.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pendekatan business as usual. Harus ada reformasi kebijakan energi nasional agar EBT benar-benar menjadi tulang punggung ketahanan energi kita. Dan itu harus mulai dibuktikan tahun ini, bukan ditunda sampai 2030,” tegasnya.
Sementara itu, PLN Indonesia Power (PLN IP) mencatat total kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) yang dikelola mencapai lebih dari 2.300 Megawatt (MW).
BACA JUGA:Nih Deretan Mobil Mewah Mentereng Diduga Milik Riza Chalid, Penggeledahan Sampai Depok
BACA JUGA:Kejagung Sita Harta Diduga Milik Riza Chalid, Mata Uang Asing Hingga Mobil Mewah Mini Cooper
Direktur Utama PLN Indonesia Power, Benardus sudarmanta, menyampaikan berbagai inisiatif konkret terus dijalankan,
Mulai dari program biomass cofiring di pembangkit batu bara, pengembangan pembangkit EBT seperti PLTS dan PLTA, hingga transformasi digital lewat inisiatif Digital Power Plant (DPP) untuk meningkatkan efisiensi dan pengendalian operasional secara real time.
"PLN Indonesia Power tidak hanya membangun pembangkit, kami membangun masa depan. Energi yang kami hasilkan hari ini adalah fondasi bagi kemajuan Indonesia esok hari. Di usia kemerdekaan yang ke-80 ini, kami mengambil peran lebih besar: memastikan energi menjadi enabler utama bagi Indonesia menjadi negara maju," ujar Benardus.