BACA JUGA:Trump Meradang PM India Modi Mau Kunjungi China untuk Pertama Kalinya dalam 7 Tahun
Pada 7 Agustus 2025, Senat Filipina akhirnya mengarsipkan mosi pemakzulan, dengan 19 dari 24 senator mendukung keputusan ini.
Keputusan ini memicu protes besar-besaran di Kota Quezon, di mana ratusan warga turun ke jalan menuntut proses penyelidikan yang tuntas.
Demonstran menyoroti dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan menuntut independensi legislatif, sementara pendukung Sara menyebut pemakzulan ini sebagai manuver politik untuk menjegal ambisinya menuju pemilu presiden 2028.
Sikap Presiden Marcos dan Ketegangan Politik
Meski Presiden Marcos awalnya menolak pemakzulan, menyebutnya sebagai “badai dalam cangkir teh” yang mengalihkan fokus legislatif, kantor kepresidenan akhirnya menyatakan tidak akan ikut campur dalam proses hukum.
Sekretaris Eksekutif Marcos, Lucas Bersamin, pada 3 Februari 2025 menegaskan bahwa pemerintah menghormati independensi legislatif. Namun, tuduhan Sara bahwa Marcos ingin “menyingkirkannya secara fisik” menambah panasnya konflik, terutama karena Marcos dianggap melihat Sara sebagai ancaman besar bagi pemilu 2028.
Sikap Marcos yang kini lebih condong ke AS, berbeda dengan kebijakan pro-China era Rodrigo Duterte, juga memperdalam keretakan.
BACA JUGA:Utusan Khusus Trump, Steve Witkoff Mendadak ke Rusia, Ada Apa?
Sara sendiri mengundurkan diri dari Kabinet Marcos pada Juni 2024 setelah berselisih soal kebijakan, termasuk penanganan sengketa Laut China Selatan.
Reaksi Publik dan Kontroversi
Keputusan Senat untuk mengarsipkan pemakzulan memicu reaksi beragam. Ribuan warga, termasuk kelompok mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil, menggelar unjuk rasa pada 7 Agustus 2025 di Kota Quezon, menuntut keadilan dan transparansi.
Mereka membawa spanduk dengan tulisan seperti “Jangan Biarkan Korupsi Lolos!” dan menuduh Senat tunduk pada tekanan politik.
Di sisi lain, pendukung Sara, termasuk kakaknya, Paolo Duterte, menyebut proses ini sebagai “penganiayaan politik.”
Sara sendiri, dalam konferensi pers pada 7 Februari 2025, menolak mengundurkan diri dan menyatakan tim hukumnya sedang mempersiapkan pembelaan untuk sidang yang kini telah dibatalkan. Ia juga meminta pendukungnya untuk menyalurkan aspirasi melalui media sosial guna menghindari gangguan publik.
BACA JUGA:LBH Fatayat NU Diperkenalkan, Menteri PPPA Soroti Urgensinya
Apa Arti Keputusan Ini untuk Filipina?
Pembatalan pemakzulan oleh Mahkamah Agung dan pengarsipan mosi oleh Senat memberikan kemenangan hukum bagi Sara Duterte, tetapi tidak membebaskannya dari tuduhan.
Menurut juru bicara Mahkamah Agung, Camille Ting, aduan baru hanya bisa diajukan setelah 6 Februari 2026, sesuai batasan konstitusional. Keputusan ini memicu kekhawatiran akan krisis konstitusional, seperti yang diungkapkan Senator Migz Zubiri, yang memperingatkan bahwa mengabaikan putusan Mahkamah Agung bisa melemahkan checks and balances.