JAKARTA, DISWAY.ID – Pemerintah lewat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengajukan pagu anggaran jumbo Rp114 triliun untuk tahun 2026.
Dari angka tersebut, sekitar Rp9,7 triliun khusus disiapkan untuk mendanai Program "Quick Win" Presiden Prabowo Subianto, yang telah disetujui oleh Komisi IX DPR RI.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa fokus utama program ini adalah mempercepat transformasi kesehatan di Indonesia.
BACA JUGA:Tito Soroti Besarnya Tunjangan Perumahan DPRD, Bebani APBD Terutama di Jawa
BACA JUGA:Kejagung Ajukan Red Notice Cheryl Darmadi, Tersangka Kasus Korupsi Duta Palma Group
“Ada sekitar Rp9,7 triliun dari anggaran 2026 yang di-earmark untuk program Quick Win Presiden,” ujar Budi saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/9/2025).
3 Fokus Besar Quick Win Kesehatan 2026
Alokasi Rp9,7 triliun itu dibagi untuk tiga program utama:
- Upgrade Rumah Sakit Daerah – Rp2,738 triliun untuk meningkatkan RS kelas D menjadi kelas C. Targetnya intervensi di 10 lokasi baru serta menyelesaikan proyek multi-tahun dari 2025.
- Pengentasan Tuberkulosis (TB) – Rp3,586 triliun dialokasikan untuk memperluas penemuan kasus, menjamin obat, dan meningkatkan angka keberhasilan pengobatan.
- Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) – Rp3,406 triliun untuk menjangkau 130,3 juta orang. Fokusnya deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes.
Selain Rp9,7 triliun untuk Quick Win, alokasi terbesar ada di Sekretariat Jenderal Kemenkes. Dana Rp23 triliun akan digunakan untuk pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan serta belanja rumah sakit Badan Layanan Umum (BLU).
Komisi IX DPR menyatakan dukungannya penuh terhadap alokasi ini, termasuk untuk program prioritas Presiden Prabowo.
Respons Publik: Antara Harapan dan Catatan
Program pemeriksaan kesehatan gratis disambut positif oleh Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI). Namun mereka mengingatkan, pemanfaatan data hasil pemeriksaan harus optimal agar jadi dasar perencanaan kesehatan berbasis bukti.
BACA JUGA:Prabowo Naikkan Kuota Rumah Subsidi 350 Ribu Unit, KUR Perumahan Rp130 Triliun
BACA JUGA:Brand Lokal Naik Kelas, Kemenperin dan Dekranas Dorong IKM Kerajinan Jadi Pemain Global
Di sisi lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) memberi peringatan keras. Sektor kesehatan dianggap rawan penyelewengan, terutama dalam pengadaan alat kesehatan dan distribusi obat.
Alokasi besar untuk program Quick Win menunjukkan arah kebijakan Presiden Prabowo yang menekankan hasil cepat dan langsung dirasakan masyarakat.
Keberhasilan program ini nantinya tidak hanya dilihat dari serapan anggaran, tapi juga indikator nyata kesehatan nasional, mulai dari penurunan kasus TB, kualitas layanan rumah sakit, hingga efektivitas pemeriksaan gratis.