"Tantangan PAM Jaya tidak ringan, memperluas layanan sekaligus menekan kebocoran masif ini," ungkapnya.
Selain itu, Jakarta bergantung besar pada pasokan dari luar. Lebih dari 80 persen air bersih ibukota disuplai dari Waduk Jatiluhur melalui Kanal Tarum Barat (Kali Malang).
BACA JUGA:Tanggapi Rencana Perubahan Status PAM Jaya, PWNU: Prioritaskan Pelayanan Publik
"Kalau ada gangguan di Kali Malang, maka suplai 81 persen air Jakarta berhenti total. Itu jelas berbahaya bagi keamanan layanan air ibu kota," jelasnya.
Firdaus menyebut transformasi PAM Jaya menjadi Perseroda bukan berarti privatisasi, melainkan langkah membuka ruang manajemen yang lebih transparan.
"Tidak ada hubungannya dengan swastanisasi. Kendali penuh tetap ada di PAM Jaya. Justru ini kesempatan untuk membangun trust publik melalui tata kelola yang terbuka," tegasnya.
Lebih lanjut, Firdaus mengingatkan saat ini Jakarta sedang berpacu dengan waktu. Penurunan muka tanah, ekstraksi air tanah dalam dan ancaman rob menjadi bahaya nyata.
"Kalau kita tidak bergerak cepat, jangan sampai tahun 2050 garis pantai sudah bergeser ke Harmoni. Solusinya jelas percepat layanan air perpipaan, kurangi kebocoran, dan perkuat sistem pertahanan pesisir," pungkasnya.