JAKARTA, DISWAY.ID -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta menyusun strategi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Pemerintahan se-Wilayah Sumatera 2025 di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batam, Kepulauan Riau, Minggu, 21 September 2025..
BACA JUGA:Mendagri Izinkan Kepala Daerah dan ASN ke Luar Negeri, Asal Daerah Aman
BACA JUGA:Wajib Tahu! 12 Syarat Seleksi Administrasi PPG 2025 Bagi Guru Tertentu
Mendagri menekankan pentingnya soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas di wilayah masing-masing.
Ia meminta kepala daerah merangkul seluruh elemen, baik aparat keamanan maupun tokoh masyarakat, agar tercipta sinergi dalam menjaga ketertiban.
Langkah ini penting mengingat beberapa waktu lalu terjadi aksi unjuk rasa di sejumlah daerah.
Mendagri mengimbau kepala daerah agar mengedepankan dialog dalam merespons penyampaian aspirasi dari masyarakat.
"Di sini mungkin kelompok-kelompok yang kita anggap enggak tahu yang biasa demo-demo, yang kita anggap itu bisa potensi kekerasan itu diajak dialog, lebih baik dialog daripada ke jalanan (demonstrasi)," ujarnya.
BACA JUGA:Kuliah Gratis Jurusan Keperawatan Internasional, Anak Yatim Siap Terjun Jadi Nakes Profesional
BACA JUGA:Jadwal dan Link Resmi Seleksi Administrasi Guru PPG 2025, Langkah Cepat Raih Sertifikasi
Selain itu, Mendagri menekankan arahan Presiden mengenai pentingnya menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling).
Menurutnya, budaya ronda merupakan bagian dari gotong royong masyarakat yang terbukti efektif dalam mencegah potensi gangguan keamanan.
Ia juga mengingatkan beberapa langkah penting lainnya yang perlu dilakukan kepala daerah dalam menjaga kondisi sosial tetap kondusif.
Misalnya, menggalakkan program yang berpihak kepada masyarakat seperti pemberian bantuan sosial (bansos), gerakan pasar murah, dan renovasi rumah tidak layak huni.