Pemerintah perlu memantau secara ketat bagaimana dana ini disalurkan dan digunakan untuk menghindari penyalahgunaan.
Esther mengingatkan dana tersebut harus disalurkan ke sektor-sektor yang benar-benar prioritas bagi perekonomian Indonesia.
Salah satunya adalah sektor pertanian yang kerap kesulitan mengakses pembiayaan dari bank.
"Jika pemerintah ingin memajukan sektor pertanian atau sektor lainnya, maka kebijakan pembiayaan harus disesuaikan. Misalnya, dengan skema kredit khusus yang melibatkan asuransi sebagai penjamin," jelasnya.
Pemerintah, lanjut Esther, juga perlu memastikan agar sektor-sektor yang menjadi prioritas nasional, seperti pendidikan, pariwisata, dan industri manufaktur, mendapat perhatian khusus.
Misalnya, jika pemerintah ingin memajukan sektor pendidikan, kredit khusus bisa diberikan kepada lembaga pendidikan yang membutuhkan pembiayaan.
Esther mengingatkan, meskipun dana Rp200 triliun diharapkan bisa menggerakkan sektor riil. Hal tersebut tidak bisa dipastikan tanpa adanya pengawasan yang ketat.
"Pemerintah harus benar-benar mengawal program ini. Melalui monitoring dan evaluasi yang kontinu, dampak positif dari program ini harus bisa diukur," tegasnya.
Monitoring bisa dilakukan melalui riset independen yang menilai apakah dana tersebut benar-benar membantu menggerakkan perekonomian.
Laporan keuangan dan indikator kinerja bank juga harus diperhatikan. Termasuk apakah rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio) dan rasio kredit yang disalurkan dapat mencapai target yang diinginkan.
"Harus ada mekanisme yang jelas untuk mengukur keberhasilan program ini. Jangan sampai, setelah dana disalurkan, perekonomian justru stagnan atau memburuk," terang Esther.
Meski begitu, Esther tetap menyarankan agar pemerintah tetap optimistis, meski dengan catatan ada pengawasan ketat.
Dia berharap agar pemerintah terus berkomitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas penggunaan dana tersebut.
"Saya berharap dana Rp200 triliun ini benar-benar bisa menggerakkan perekonomian. Namun, saya juga realistis jika tidak ada pengawasan dan evaluasi yang baik, program ini bisa saja gagal," urai Ester.
Program pengucuran dana Rp200 triliun untuk sektor riil oleh pemerintah memiliki potensi besar menggerakkan perekonomian Indonesia. Terutama sektor-sektor yang selama ini terabaikan.
Sedangkan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman, penempatan dana tersebut dapat menjadi katalis penting dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi.