Hal ini memperluas gerak ruang pelaku usaha kecil dan menengah dalam mempromosikan usahanya tanpa terbebani biaya tambahan sehingga dapat menarik pengunjung.
Kepala Pusdatin Bapenda DKI, Morris Danny Siregar menyatakan, target penerimaan Pajak Daerah DKI untuk tahun 2025 adalah Rp48 triliun.
Sementara, periode 1 Januari hingga 28 September 2025 pencapaian realisasi pajak daerah Rp33,7 triliun atau sekitar Rp70,36 persen dari target.
Sementara itu, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Gias Kumari Putra menyebut keputusan memberikan keringanan pajak daerah adalah bentuk nyata dalam meringankan beban warga Jakarta.
Pasalnya, sekarang masih banyak masyarakat yang masih kesulitan secara ekonomi.
BACA JUGA:Sentra Fauna Lenteng Agung Bisa Ditempati Pedagang Pasar Barito Awal Oktober
BACA JUGA:Cagah Macet Parah, Pramono Minta Perbaikan Gerbang Tol Dilakukan Hari Libur
"Perlu langkah konkret pemerintah daerah memudahkan masyarakat dari sektor perpajakan," ujarnya belum lama ini.
Gias mengakui selama ini Jakarta telah memiliki program relaksasi pajak seperti saat HUT Jakarta, HUT Kemerdekaan RI, dan lainnya.
Menurut politisi Partai NasDem itu, kebijakan keringanan pajak adalah solusi tepat dalam mengatasi kesulitan warga. “Tentu (relaksasi pajak) akan sangat bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Dihubungi secara terpisah, ekonom Senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin berpendapat, dalam situasi sulit seperti sekarang, kebijakan relaksasi pajak akan mengurangi beban masyarakat.
Menurutnya kebijakkan ini menjadi bukti jika Gubernur DKI Pramono berpihak kepada kepentingan masyarakat ketimbang mempertebal pendapatan daerah dengan menaikan pajak.
BACA JUGA:Pramono Minta Kominfotik Telusuri Akun Media Sosial Penyebar Konten Tawuran
BACA JUGA:Sinergi TNI dan Pemkab Bogor, Serbuan Teritorial 2025 Resmi Ditutup di Desa Bojong Koneng
"Manfaat ekonomi politiknya sangat besar," kata Wijayanto kepada disway.id.
Wijayanto menilai, Gubernur Pramono berani mengambil kebijakan keringanan pajak melalui perhitungan matang, bukan semata-mata mengeluarkan kebijakan populer.