JAKARTA, DISWAY.ID -- Peristiwa ambruknya Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur pekan lalu memilukan dan menyisakan duka yang mendalam karena membawa korban jiwa yang tidak sedikit.
Banyak pihak menyesalkan peristiwa itu, bagaimana sebuah bangunan besar bisa ambruk pada saat santri sedang melaksanakan sholat.
BACA JUGA:Perkembangan Terkini Ambruknya Ponpes Al Khoziny, Evakuasi Dikebut 24 Jam Nonstop
Apakah ada kelalaian pada saat proses pembangunan Ponpes tersebut?
Menjawab pertanyaan ini, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengakui adanya kelalaian dalam proses pembangunan Ponpes Al Khoziny.
"Kalau kita bertanya apakah ini ada kesalahan, kelalaian, tentu iya. Dapat dipastikan ya struktur bangunannya kurang memadai," kata Marwan di gedung DPR RI kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Oktober 2025.
Memang menurut Marwan, kelalaian yang dimaksud tak hanya ada pada pihak pesantren. Pemerintah dan DPR disebut juga turut lalai lantaran tak mengawasi pembangunannya.
BACA JUGA:Puluhan Santri Masih Tertimbun di Ponpes Al Khozyni, Tim SAR Fokus Evakuasi Manual
"Tetapi ini tidak saja kelalaian ini ada di pihak pesantren, yang punya otoritas mengatakan iya atau tidak bangunan itu kan memang ada petugasnya. Sehingga dibutuhkan ada IMB," ujarnya.
"Ternyata kita juga membiarkan itu, membiarkan pesantren membangun sendiri tanpa diawasi, tanpa diberikan panduan untuk membangun pesantren," sambungnya.
Peristiwa yang memilukan itu kata Dasopang harus menjadi pelajaran untuk semua pihak agar berbenah. Selain itu, dia mendorong agar izin mendirikan bangunan (IMB) terhadap pesantren dapat dipermudah.
Dia memperkirakan, mungkin saja pihak pesantren ini, karena merasa itu tidak mudah mendapatkan izin mendirikan pembangunan, akhirnya dikerjakan sendiri, dan bahkan mungkin merasa tidak perlu di situ.
BACA JUGA:Puluhan Santri Masih Tertimbun di Ponpes Al Khozyni, Tim SAR Fokus Evakuasi Manual
"Saya kira ini ya kembali lagi, kalau diusut ya pesantren salah, tapi pemerintah juga salah, tidak mengawasi. Ya termasuk juga kita-kita ini ya Komisi VIII kenapa tidak memberikan pengawasan atau arahan," imbuh dia.