Bupati Bogor Dorong Setiap Dinas Miliki SDM Kompeten, Fokus Program Prioritas

Jumat 17-10-2025,13:06 WIB
Reporter : Marieska Harya Virdhani
Editor : Marieska Harya Virdhani

JAKARTA, DISWAY.ID – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan pentingnya perencanaan pemenuhan sumber daya manusia (SDM) pada dinas-dinas baru serta penguatan program prioritas pemerintah daerah, sebagai langkah strategis mewujudkan Kabupaten Bogor yang Istimewa dan Gemilang menuju masyarakat sejahtera, pada Rabu 15 Oktober 2025.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan bahwa ke depan setiap perangkat daerah harus memiliki perencanaan SDM yang matang, terutama dalam mendukung pelaksanaan program-program strategis daerah. 

“Kita ingin memastikan bahwa setiap dinas memiliki SDM yang kompeten, terukur, dan siap melaksanakan program dengan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

BACA JUGA:Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor Teken Kerja Sama, Fasilitasi Asuransi Mikro untuk Pedagang

Lebih lanjut, Bupati Rudy menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor akan fokus pada tiga jenis program utama, yaitu:

Program Mandatori, yakni program wajib yang harus diselesaikan setiap tahun.

Program Pendukung Indikator Kinerja, yang berkontribusi terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD), serta indikator daerah lainnya.

BACA JUGA:Bangun SDM Unggul, Bupati Bogor Canangkan Program Satu Desa Satu Sarjana

Serta Program Muatan Lokal Inovatif, yaitu program inisiatif dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai kebutuhan masyarakat.

Bupati Bogor meminta kepada Perangkat Daerah untuk selalu menjelaskan program ini untuk siapa, dampaknya apa, dan indikator keberhasilannya apa. 

"Program yang tidak berdampak langsung pada masyarakat, harus kita evaluasi,” tegasnya.

BACA JUGA:Bangun SDM Unggul, Bupati Bogor Canangkan Program Satu Desa Satu Sarjana

Selain perencanaan program, Rudy Susmanto juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor.

Ia menegaskan bahwa era kerja sektoral harus diubah menjadi kerja kolaboratif dan terintegrasi.

Tidak boleh lagi SKPD berjalan sendiri-sendiri. Misalnya, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, dan Dinas Perindustrian bisa bekerja bersama melatih masyarakat, memberikan alat produksi, hingga membantu pemasaran hasilnya. 

Kategori :