Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga diminta untuk menjaga birokrasi dari kepentingan politik. Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai birokrasi yang andal menjadi penopang negara yang maju.
Siti Zuhro memberikan masukan itu terkait dengan evaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam masa setahun.
“Maka kalau kita, Indonesia, sudah mendeklarasikan diri ingin masuk ke kelas birokrasi dunia, bahkan gak bisa ditawar, jangan lagi birokrasi ditarik-tarik ke kepentingan politik,” kata Siti Zuhro.
Ia mencontohkan negara tetangga seperti Singapura, yang menurut penuturannya tak mengenal politisasi birokrasi.
Saat melakukan studi ke sana, ia mengatakan PNS Singapura kaget dengan perbedaan kondisi, karena di sana tidak ada birokrasi yang ditarik-tarik ke politik praktis.
“Sebagai istilahnya itu pendongkrak elektoral ataupun apapun begitu ya. Sehingga birokrasinya partisan, dukung-mendukung, sampai kelurahan, desa. Nah itu gak boleh sebetulnya,” kata dia.
BACA JUGA:1 Tahun Kabinet Prabowo-Gibran, KPK Klaim OTT di Kemnaker Pendorong Reformasi Sistem
Sejalan dengan hal itu, ia menggambarkan kondisi birokrasi yang terukur, kaya fungsi meskipun miskin struktur.
“Kalau saat ini kaya struktur, saya khawatir menjadi miskin fungsi,” kata dia.