1 Tahun Kabinet Prabowo-Gibran, KPK Klaim OTT di Kemnaker Pendorong Reformasi Sistem

JAKARTA, DISWAY.ID -- Satu tahun kabinet Prabowo-Gibran, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan melibatkan mantan Menaker Immanuel Ebenezer (Noel) sebagai langkah penting untuk mendorong reformasi sistem pemerintahan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya melibatkan tindakan penindakan, tetapi juga melalui pencegahan, edukasi, serta koordinasi dan supervisi antar instansi.

"Dari sejumlah perkara yang ditangani KPK, kami berupaya agar setiap kasus menjadi pemantik perubahan yang lebih besar, untuk mendorong instansi terkait memperbaiki sistem dan tata kelola mereka," ujar Budi dalam keterangan persnya pada Selasa, 21 Oktober 2025.

BACA JUGA:Dukung Swasembada Energi, PHE Perkuat Posisi Sebagai Perusahaan Hulu Migas Andalan Nasional

BACA JUGA:Satpol PP Tangsel Tertibkan 37 Reklame Ilegal di Alam Sutera dan Bintaro

Dengan begitu, kata Budi, potensi terjadinya korupsi itu bisa diminimalisasi ruang potensi terjadinya tindak bencana korupsi.

Ia memberikan contoh perkara di Kementerian Ketenagakerjaan yang kasusnya sedang ditangani KPK, yakni perkara Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan sertifikasi K3.

"Di mana dua perkara itu terkait dengan pelayanan publik, yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup masyarakat banyak," ucap Budi.

Ia menjelaskan bahwa KPK kemudian mendorong kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga pemangku kepentingan terkait di sektor ketenagakerjaan kemudian melakukan langkah-langkah perbaikan.

"Supaya negara bisa memberikan pelayanan publik yang optimal bagi warga negaranya," tuturnya.

BACA JUGA:Cuma Butuh 7 Menit, Ini Daftar Perhiasan yang Dicuri dari Museum Louvre Paris

BACA JUGA:BUKAN Rp7,6 T, BPJS Kesehatan Ungkap Total Biaya Tunggakan Peserta Capai Rp10 Triliun!

Lebih lanjut, Budi menerangkan bahwa agar sistem yang sudah dibangun secara akuntabel, transparan maka kemudian didukung dengan personel-personel yang berintegritas.

"Sehingga kita bisa betul-betul menciptakan ekosistem yang antikorupsi," pungkasnya.

Sumber: