Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyoroti sejumlah aspek hukum dan fiskal terkait wacana pemerintah untuk melakukan pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.
Ia menegaskan pentingnya kejelasan dasar hukum serta transparansi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Nurhadi mempertanyakan aspek legalitas dari rencana tersebut. Ia menekankan perlunya payung hukum yang kuat agar kebijakan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan tata kelola keuangan negara.
Rencana pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan nilainya lebih dari Rp10 triliun-Dok Disway-
"Apa dasar hukum paling kuat yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan ini? Apakah sudah ada payung hukum formal setingkat Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang menjamin pelaksanaan pemutihan tidak melanggar prinsip keadilan dan tata kelola keuangan negara," ujar Nurhadi kepada Disway.id, Kamis 23 Oktober 2025.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan yang transparan.
"Bagaimana mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang akan diterapkan agar kebijakan pemutihan ini benar-benar transparan dan akuntabel?” tanya Nurhadi.
“Apakah BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan bersedia membuka data penerima manfaat pemutihan secara publik termasuk kriteria penerima dan besaran nilai yang dihapus," katanya.
Nurhadi menegaskan bahwa DPR, khususnya Komisi IX, memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan tidak disalahgunakan.
"DPR RI, khususnya Komisi IX, memiliki fungsi pengawasan. Maka saya ingin tahu, bagaimana pemerintah menjamin tidak ada potensi penyalahgunaan misalnya penghapusan tunggakan bagi kelompok yang sebenarnya mampu, atau manipulasi data kepesertaan demi kepentingan politik dan ekonomi," tegasnya.
Sedangkan dalam perspektif anggaran, Nurhadi juga menanyakan sumber dana kompensasi yang akan digunakan untuk menutup potensi defisit akibat penghapusan iuran tersebut.
"Pemerintah menyebut nilai pemutihan mencapai Rp 7,6 triliun. Pertanyaannya, dari mana sumber dana kompensasi untuk menutup potensi defisit akibat penghapusan iuran tersebut?.
“Apakah telah disiapkan melalui realokasi APBN, atau akan dibebankan ke anggaran subsidi lintas sektor," ucapnya.
"Kami perlu memastikan bahwa langkah pemutihan ini tidak hanya bersifat populis sesaat, tetapi tetap menjaga sustainability sistem JKN di jangka panjang," pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengingatkan agar kebijakan pemutihan tersebut disusun dengan prinsip keadilan yang kuat
Dan bantuan tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu tanpa mengabaikan peserta yang selama ini disiplin membayar iuran.