BACA JUGA:Jokowi Sapa Relawan Projo Melalui Video di Kongres: Semangat, Jaga Persaudaraan!
“Pemerintah mendorong UMKM disabilitas naik kelas lewat fasilitasi SJPH/halal, SNI Bina UMK, hingga kemitraan dengan usaha besar, hotel, dan ritel modern. Targetnya jelas: produk inklusif lokal terserap rantai pasok, peluang pasar meluas, dan kesejahteraan meningkat,” ujar Rizky.
Ia menekankan bahwa kemitraan antara usaha besar dan UMKM disabilitas menjadi langkah konkret untuk memastikan hasil produksi daerah memiliki nilai tambah dan keberlanjutan usaha.
Sinergi untuk Kemandirian Disabilitas
Melalui kegiatan ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama Pemerintah Provinsi NTT memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pendataan, pelatihan, fasilitasi perizinan,
BACA JUGA:Kemenhub Pastikan Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Dimulai Awal 2026
Serta perluasan kemitraan antara pelaku usaha disabilitas dengan pelaku usaha besar dan menengah. Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan kelas usaha (scaling-up) dan memperluas jaringan pemasaran melalui rantai pasok sektor pariwisata, perhotelan, agribisnis, dan perdagangan di wilayah NTT.
Penyelenggaraan sosialisasi dan workshop ini juga menjadi bagian dari implementasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS yang dikembangkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Sistem ini memungkinkan pelaku usaha memperoleh NIB secara daring, transparan, dan efisien tanpa biaya, sekaligus membuka akses terhadap sertifikasi halal, SNI Bina UMK, dan peluang kemitraan usaha yang lebih luas.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menegaskan bahwa semangat hilirisasi nasional harus berjalan seiring dengan prinsip pemerataan dan inklusivitas.
Melalui partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam ekosistem investasi dan kewirausahaan, pemerintah berharap lahir lebih banyak wirausahawan tangguh yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru negeri—termasuk di Nusa Tenggara Timur.