JAKARTA, DISWAY.ID — Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Meruya Selatan, Satria Jaya Putra, angkat bicara soal dugaan keracunan makanan yang dialami 20 siswa SDN Meruya Selatan 01, Kembangan, Jakarta Barat.
Peristiwa itu terjadi pada Rabu, 29 Oktober 2025, setelah para siswa menyantap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) berupa mi, telur, tahu, dan puding cokelat.
Sebelumnya, pihak sekolah menduga puding cokelat menjadi penyebab mual dan pusing yang dialami sejumlah siswa karena sebagian di antaranya berbau gosong.
BACA JUGA:20 Siswa SDN Meruya Selatan Sempat Diduga Keracunan MBG, Kini Sudah Kembali Sekolah
“Pudingnya sama, tapi kebetulan ada yang berbau seperti gosong. Yang satu lagi normal. Jadi memang ada dua macam,” kata Wakil Kepala Sekolah SDN Meruya Selatan 01, Nur Syamsiyah.
Menanggapi hal itu, Satria menjelaskan laporan awal muncul setelah seorang siswa mencium aroma tak wajar dari puding tersebut.
“Awalnya ada satu anak yang bilang baunya aneh. Tapi setelah saya cium, ternyata hanya bau gosong dari puding yang sedikit overcook,” jelas Satria, Selasa (4/11/2025).
Satria memastikan, semua menu MBG telah melalui uji organoleptik (pencicipan) sebelum dikirim ke sekolah-sekolah. Bahkan, lurah setempat ikut mencicip puding tersebut pada pagi hari sebelum distribusi.
“Kami pasti coba dulu. Bahkan Pak Lurah juga ikut mencoba pagi itu, dan tidak ada bau aneh atau tanda rusak,” tegasnya.
Menurut Satria, aroma gosong itu kemungkinan muncul akibat proses pemasakan yang terlalu lama (overcook) pada sebagian adonan puding.
BACA JUGA:Prabowo Pastikan Utang Whoosh Dibayar Rp1,2 Triliun per Tahun: Nggak Usah Khawatir!
“Mungkin ada beberapa yang pengolahannya terlalu matang, jadi baunya agak berbeda,” ujarnya.
Lebih lanjut, Satria mengungkapkan bahwa puding tersebut dibuat oleh UMKM mitra SPPG, sebagai pengganti susu kotak yang sedang kosong stoknya di Jakarta.
“Kalau puding memang kami pesan dari UMKM. Mie basah juga begitu, karena takut kewalahan. Tapi telur kami olah sendiri,” tutur pria yang akrab disapa Ucil itu.
Meski kerja sama dengan UMKM diizinkan, Satria menegaskan bahwa pihak ketiga wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS) dari BPOM.