Agus juga mengusulkan agar pemerintah mengendalikan pertumbuhan mal baru dan mendorong diversifikasi kegiatan di dalam pusat perbelanjaan misalnya dengan menghadirkan area hiburan, kegiatan komunitas, hingga pameran UMKM lokal untuk menarik pengunjung.
Dengan pandangan dari dua pengamat dapat ditarik kesimpulan agar pengelola mal tidak bisa lagi hanya mengandalkan konsep lama.
Mereka perlu melakukan revitalisasi konsep dan strategi pemasaran, misalnya dengan menghadirkan acara budaya, konser mini, atau ruang kreatif bagi generasi muda.
Dengan kombinasi kebijakan pajak yang lebih ringan, sewa yang lebih terjangkau, serta strategi bisnis yang inovatif, pusat perbelanjaan diharapkan bisa kembali menjadi ruang publik yang hidup, bukan sekadar bangunan megah yang kehilangan pengunjung.
Pengamat : Pasar Tidak Punya Pilihan Selain Beradaptasi
Tidak hanya serbuan barang impor saja.
Di sisi lain, Ekonom Senior sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda sendiri juga turut menyoroti dampak perubahan yang terjadi kepada gaya belanja masyarakat kepada kondisi ritel-ritel offline atau pusat perbelanjaan seperti mal saat ini.
Menurutnya, perubahan yang terjadi di masa pandemi Covid-19 tahun 2019-2022 lalu telah membawa perubahan yang besar kepada pola konsumsi masyarakat.
“Di masa pandemi covid-19 yang membuat permintaan belanja secara daring meningkat tajam. Akibatnya, pusat perbelanjaan lesu dan akhirnya membuat pusat perbelanjaan harus beradaptasi dengan permintaan konsumen,” tutur Nailul saat dihubungi oleh Disway, pada Senin 1 November 2025.
Menurut Nailul, situasi ini pun jugalah yang menjadi faktor pendorong bagi para pusat perbelanjaan atau mall untuk mengubah image pusat perbelanjaan dari penyediaan barang menjadi tempat interaksi sosial.
“Jika tidak beradaptasi dengan permintaan pasar, ya mereka hanya akan menjadi aset mati. Dampaknya tentu kepada tenaga kerja yang bergerak di sektor perdagangan,” pungkas Nailul.
“Ada 500 ribu orang di Jakarta yang bekerja di sektor ritel, maka ancaman PHK begitu besar dan bisa mematikan ekonomi lokal,” sambungnya.
Online dan Offline Harus Seimbang
Dalam menghadapi situasi ini sendiri, Nailul menegaskan bahwa harus ada keseimbangan dan level yang sama antara perusahaan daring dan luring.
Sebagai contoh, perusahaan yang berbasis daring juga diberikan pajak yang sama dengan perusahaan luring, baik pajak ke tenant maupun ke perusahaannya secara langsung.
Menurutnya, hal ini sendiri dilakukan agar perusahaan luring pun bisa bertahan dan masih bisa memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat.