Dukungan tersebut difokuskan untuk memperkuat pelaksanaan PUG dalam perencanaan, anggaran, dan pengawasan, khususnya di lima sektor strategis, yaitu ekonomi, infrastruktur, kepemimpinan perempuan, pendidikan, dan kesehatan.
Wamen PPPA menegaskan, dukungan ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mempercepat internalisasi PUG di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Pentingnya penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) untuk memastikan setiap rupiah dari anggaran negara digunakan dalam mengatasi isu-isu kesenjangan gender. Melalui ARG, pemerintah dapat mengukur seberapa besar alokasi anggaran benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan,” kata Wamen PPPA.
Wamen PPPA meminta agar setiap lembaga memperkuat sinergi dan mempercepat langkah implementatif. Wamen PPPA juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kementerian dan Lembaga yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam pelaksanaan PUG.
BACA JUGA:Dino Kingdom di Mal Ciputra Tangerang: Serunya Jelajahi Dunia Dinosaurus!
“Kami berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus diperkuat, agar kesetaraan gender tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program, dan hasil nyata bagi masyarakat. Kita ingin memastikan setiap perempuan dan anak di Indonesia mendapatkan akses, kesempatan, dan perlindungan yang setara. Dengan kolaborasi yang nyata, kita bisa wujudkan pembangunan yang benar-benar inklusif dan berkeadilan,” pungkas Wamen PPPA.
Perwakilan World Bank, Romawaty Sinaga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Kemen PPPA, atas komitmennya dalam memperkuat penerapan ARG.
Ia menegaskan Bank Dunia melalui program BFN-BTF, yang didukung Uni Eropa, Kanada, dan Pemerintah Swiss, siap mendukung upaya Indonesia memastikan isu gender terintegrasi dalam seluruh proses pengelolaan keuangan publik.
“Bank Dunia siap memberikan dukungan dan pendampingan agar penerapan ARG di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta menjadi tonggak penting dalam memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender.
BACA JUGA:Samsat Cikokol Catat Realisasi Pajak Rp400 Miliar, Apresiasi Warga yang Manfaatkan Program Pemutihan
ARG bukan dana tambahan khusus, melainkan upaya memastikan setiap anggaran publik berkontribusi pada kemajuan gender di berbagai sektor, sejalan dengan visi Indonesia menuju aksesi ke The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan pembangunan yang inklusif serta berkeadilan,” ujar Romawaty.
Sementara itu, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam mengarusutamakan gender, yang melibatkan lima kementerian utama di antaranya Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, BPKP, dan Kemen PPPA sebagai penggerak,
Serta tujuh KL di lima sektor strategis, yaitu pendidikan, perekonomian, infrastruktur, kesehatan, dan kepemimpinan.
“Upaya ini merupakan bagian dari program prioritas pembangunan nasional yang telah masuk dalam RPJMN 2025–2029 dan visi Indonesia 2045. Karena itu, kami mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi melalui pembentukan taskforce yang akan secara berkelanjutan membahas dan menindaklanjuti isu-isu kesetaraan gender di berbagai sektor,” ujar Amurwani.