BACA JUGA:Berkas Nadiem Makarim Cs dalam Kasus Chromebook Sudah Dilimpahkan ke Kejari Jakpus
Proses tersebut mempertimbangkan bukti-bukti historis, rekam jejak perjuangan, serta dampak nasional dari kiprah tokoh yang diusulkan.
Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Sosial maupun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait penolakan ini. Publik pun menunggu klarifikasi untuk memastikan apakah keputusan tersebut murni didasarkan pada hasil kajian, atau ada aspek lain yang belum disampaikan ke publik.
“Jika pemerintah terus menutup telinga, kami siap turun ke jalan. Ini bukan sekadar soal gelar ini soal harga diri dan keadilan sejarah,” tegas Sandri menutup pernyataannya.
Meski begitu, banyak pihak berharap polemik ini bisa diselesaikan secara terbuka dan objektif. Karena penghargaan terhadap pahlawan, siapapun dan dari mana pun asalnya, seharusnya menjadi ruang pemersatu, bukan sumber kekecewaan baru bagi daerah-daerah yang merasa dilupakan sejarah.