BACA JUGA:Dua Figur Besar Layak Menjadi Rais Aam PBNU Periode Mendatang.
Indonesia memilih peran agama sebagai penyembuh—membawa kontribusi moral bagi dunia yang tengah letih oleh kekerasan, kecurigaan, dan politik identitas.
Perdamaian Bukan Sekadar Agenda Politik — Ia Agenda Peradaban
Dalam banyak diskursus hubungan internasional, perdamaian sering dipersempit menjadi urusan diplomasi, negosiasi antar negara, atau kalkulasi kepentingan.
Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, perdamaian adalah fondasi bagi keberlangsungan peradaban manusia.
Diplomasi Indonesia selama ini tidak berangkat dari logika power politics — siapa menguasai siapa — tetapi dari logika human security, yaitu siapa yang terselamatkan, siapa yang terlindungi, siapa yang dapat hidup bermartabat. Sudut pandang ini menempatkan manusia sebagai pusat, bukan instrumen.
BACA JUGA:Merebut Panggung Internasional: UIII, Intelektual Muslim Indonesia dan Masa Depan Pendidikan Islam
BACA JUGA:Mencari Kandidat Ketua Umum PBNU Selanjutnya
Gagasan tersebut selaras dengan pandangan Johan Galtung — bapak studi perdamaian modern — yang membedakan negative peace (absennya perang) dan positive peace (keadilan, martabat, dan akses hidup yang setara).
Indonesia memilih jalur yang kedua.
Seruan Indonesia di forum-forum global bukan hanya menghentikan kekerasan, tetapi menuntut pemulihan hak dasar, keadilan, dan kemerdekaan manusia dari ketakutan.
Dalam kerangka ini, perdamaian bukan slogan, melainkan proyek jangka panjang peradaban.
Sebuah bangsa layak disebut besar bukan karena armada militernya atau ukuran ekonominya, tetapi karena pengaruh moral yang diberikannya kepada dunia.
Indonesia memiliki peluang historis untuk menapaki peran tersebut: menghadirkan kontribusi yang menenangkan, bukan mengancam; merawat martabat manusia, bukan mengeksploitasi kelemahannya.
BACA JUGA:MQK Nasional Fiqih Siyasah dan Upaya PKB Mewujudkan Generasi Santri yang Nasionalis
BACA JUGA:Kepahlawanan