JAKARTA, DISWAY.ID-- Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo, menyesalkan pernyataan Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang mengajak untuk Tobat Nasuha yang ditunjukan kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia dan Menhut Raja Juli dalam konteks bencana alam yang melanda wilayah Sumatera.
Menurutnya, pernyataan tersebut tidak tepat disampaikan di tengah suasana duka yang sedang dirasakan masyarakat.
BACA JUGA:Skema KUR BRI 2025 Cicilan Super Ringan Mulai Rp1 Juta, Nih Tips Pengajuannya Lengkap Tabel Angsuran
BACA JUGA:Kapan Cuti Bersama Natal 2025? Cek Tanggal Merah dan Daftar Long Weekend
Ia menilai ucapan itu kurang bijak karena dilontarkan di ruang publik saat banyak warga masih berjuang menghadapi dampak bencana.
Sebagai tokoh agama dan pejabat negara, menurutnya Cak Imin seharusnya mampu menunjukkan empati dan memahami rasa kehilangan masyarakat.
"Tobat Nasuha’ dan lebih fokus pada upaya membantu masyarakat yang terkena bencana. Ia juga menekankan bahwa kerusakan hutan bukanlah masalah yang terjadi dalam waktu singkat, tetapi merupakan hasil dari kebijakan yang telah berlangsung lama,” kata Firman kepada wartawan, Selasa 2 Desember 2025.
BACA JUGA:RI Pulangkan Dua Napi Narkoba Warga Belanda, Yusril: Bukan Grasi, Tetap Jalani Hukuman
BACA JUGA:Relokasi Warga Menteng Pulo Dimulai, 105 KK Dipindahkan ke Rusun Jagakarsa
Senior Partai Golkar ini menambahkan bahwa sebagai Menko, Cak Imin mestinya lebih mengutamakan koordinasi untuk membantu Presiden mengatasi dampak bencana ketimbang melontarkan pernyataan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman antarpejabat.
"Sesama menteri harusnya dalam situasi duka seperti ini lebih konsentrasi membantu presiden menyelesaikan masalah korban bencana yang sedang menimpa masyarakat di berbagai daerah. Itu jauh lebih arif dan bijak, bukan saling menyalahkan," ujarnya.
Legislator dapil Jateng III menilai bahwa kerusakan hutan bukan terjadi dalam waktu dekat, melainkan merupakan akumulasi kebijakan yang berlangsung puluhan tahun.
"Cak Imin memahami bahwa kerusakan hutan bukan terjadi sebulan dua bulan bahkan bukan setahun dua tahun yang lalu. Tetapi kerusakan hutan ini sudah sejak 15–20 tahun lalu akibat kebijakan menteri-menteri sebelumnya," katanya.
BACA JUGA:Pemerintah Yakini Penanganan Banjir Sumatera Masih Bisa Diatasi Tanpa Status Bencana Nasional