"Kalau kenaikannya cuma sekitar Rp120 ribu, jelas berdampak. Mau tidak mau cari tambahan atau pindah kerja ke daerah lain," terang Yayan.
Ia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada angka UMP, tetapi juga penegakan hukum terhadap perusahaan nakal, kemudahan izin usaha, serta peningkatan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
Pandangan lebih moderat datang dari karyawan swasta di Cikarang, Erwin S (31 tahun). Menurutnya, besar kecilnya persentase kenaikan UMP akan sia-sia jika tidak dibarengi pengendalian harga.
BACA JUGA:KSPI Sebut Kemnaker Melawan Arah Kebijakan Presiden Prabowo Soal Kenaikkan UMP 2026
"Percuma UMP naik besar kalau kebutuhan pokok dan inflasi ikut naik. Sama saja bohong," ungkap Erwin.
Meski menilai kenaikan UMP tahun lalu cukup memuaskan, Erwin mengaku kenaikan rendah ke depan akan memaksanya mencari usaha sampingan demi bertahan.
"Kalau cuma naik Rp120 ribu, ya cari usaha tambahan. Kelas menengah ke bawah itu rentan jatuh kalau ada kebutuhan mendadak," katanya.
Ia pun berharap pemerintah tidak hanya menaikkan UMP, tetapi juga menurunkan beban pajak.
"Kita beli apa pun kena pajak. Kalau UMP naik tapi pajak tetap tinggi, ujung-ujungnya habis juga buat bayar pajak," harap Erwin.
Beragam suara dari para pekerja ini menegaskan bahwa kenaikan UMP bukan sekadar soal angka persentase.
Sebagian besar buruh berharap kebijakan pengupahan benar-benar sejalan dengan biaya hidup riil, pengendalian harga, serta perlindungan kesejahteraan pekerja agar daya beli masyarakat tidak terus tergerus.
Pekerja Swasta Menanti UMP Berkeadilan
Senada dengan hal itu, Wahyu Fitriani, seorang karyawan kantoran berusia 28 tahun yang bekerja di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur pengumuman kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta selalu disambut dengan rasa campur aduk.
Bukan euforia, melainkan kalkulasi yang getir. Meskipun nominal UMP terus naik, jurang disparitas upah dengan daerah penyangga dan kenaikan biaya hidup di Ibu Kota membuat hidupnya terasa berjalan di tempat.
"Setiap tahun gaji UMP memang naik. Tapi apa dampaknya paling signifikan? Justru potongan pajak saya makin besar, sementara biaya hidup di Jakarta ini naiknya gila-gilaan," ujar Wahyu Fitriani saat dihubungi jurnalis Disway, Jumat 12 Agustus 2025.
Wahyu menyoroti dampak dari disparitas upah antara Jakarta dan kota-kota penyangga seperti Bekasi atau Tangerang. Meskipun UMP Jakarta lebih tinggi, biaya akomodasi dan transportasi justru menyerap kenaikan gaji tersebut.
BACA JUGA:Pramono Minta Dewan Pengupahan Pertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak dalam Merumuskan UMP 2026