Sementara sisanya untuk makan, transportasi, dan sedikit ruang agar ia tetap bisa menabung.
"Kalau untuk saya sehari-hari hidup di Jakarta sebenarnya belum cukup ya. Karena gaji saya sekitar 5,5 juta per bulan, ditambah biaya hidup. Untuk biaya hidup itu sekitar 1,5 juta. Terus belum lagi untuk makan, dan juga untuk jajanan. Terlebih lagi juga harus cadangan uang ya untuk menabung. Jadi besarannya menurut saya belum cukup sih," kata Zintan saat ditemui.
Zintan bercerita pengeluaran biaya kost sebulan itu belum termasuk biaya listrik. Zintan bilang,
Pengeluaran bulanannya yang hampir selalu melampaui batas UMP itu terkadang membuatnya mengecilkan tabungan.
"Iya, melebihi UMP. Karena juga kan saya harus menabung ya. Jadi cara untuk ngakalinya adalah uang tabungannya mungkin yang lebih kecil lagi, karena untuk kebutuhan sehari-hari juga sih," ceritanya.
Untuk menutup kekurangan, Zintan mengambil pekerjaan sampingan sebagai freelancer, selama tidak mengganggu pekerjaan utama.
“Kalau menyiasatinya lebih untuk mencari pendapatan lain. Misalnya bekerja lepas, seperti itu. Yang memang eh tidak mengganggu pekerjaan utama ya. Jadi ada pekerjaan sampingan untuk menambah pendapatan per bulannya," imbuhnya.
Biaya Hidup Makin Mahal
Ia menilai kebijakan UMP harus disesuaikan dengan biaya hidup tiap daerah, terutama Jakarta yang menurutnya memiliki harga kebutuhan jauh lebih tinggi dibanding daerah lain.
“Di Jakarta semua serba mahal. Jadi UMP harus ikut disesuaikan (biaya hidup),” tegasnya.
Baginya, UMP bukan sekadar angka. Namun, juga harapan bagi pekerja agar tetap bisa bertahan hidup.
Ia berharap kepada pemerintah agar dapat meningkatkan UMP agar pekerja di kota besar bisa memenuhi kebutuhan dasar tanpa harus terus-menerus mengencangkan ikat pinggang. “Saran dari saya sebaiknya pemerintah segera menaikkan taraf UMP buat setiap daerah ya. Terutama kalau saya kan di Jakarta, jadi naikkan dan sesuaikan dengan kebutuhan kami-kami ini, pekerja di Jakarta," jelasnya.
Buruh: Kenaikan UMP Belum Terasa
Rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di kisaran 2–4 persen menuai beragam respons dari kalangan pekerja.
Namun, satu benang merah mengemuka dengan mayoritas buruh menilai kenaikan tersebut belum sebanding dengan lonjakan harga kebutuhan pokok, inflasi, dan beban hidup, terutama bagi pekerja yang telah berkeluarga.
Sejumlah karyawan swasta di wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, hingga Cikarang mengakui kenaikan UMP disambut baik, tetapi nilainya dinilai belum mampu mendongkrak daya beli masyarakat kelas pekerja.