BACA JUGA:Pertamina Hentikan Operasional SPBE di Serang Usai Dugaan Pelanggaran Takaran LPG 3 Kg
“Makin ribet. Apalagi kalau gas habis sudah malam, masa harus cari KTP dulu?” katanya.
Supartini (52) juga mengaku kecewa membayangkan jika namanya tidak masuk dalam daftar penerima subsidi.
“Kalau ternyata tidak masuk daftar, pasti sedikit kecewa,” ucapnya.
Ia memperkirakan tambahan biaya hampir Rp200 ribu per bulan jika harus beralih ke gas nonsubsidi. Menurutnya, kenaikan itu bisa mengganggu pos kebutuhan lain yang lebih prioritas.
“Pemerintah harus lebih memperhatikan rakyat kecil dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,” tuturnya.
BACA JUGA:Pertamina Hentikan Operasional SPBE di Serang Usai Dugaan Pelanggaran Takaran LPG 3 Kg
Sementara itu, Aminah Putri Wardani (34) bahkan sudah merasakan dampaknya. Ia mengaku ditolak saat pengecekan di pangkalan karena statusnya tidak terdaftar sebagai penerima subsidi.
“Ditolak, sedih karena kondisi perekonomian saat ini sedang sulit,” katanya.
Jika benar-benar tidak bisa lagi membeli LPG 3 kg, ia memperkirakan harus mengeluarkan tambahan sekitar Rp187 ribu per bulan.
“Sangat besar, karena pengeluaran untuk membeli gas saja jadi hampir 10 kali lipat dari sebelumnya,” ujarnya.
Meski demikian, Aminah menilai sistem pendataan dengan KTP bisa saja mempermudah jika diterapkan dengan baik. Namun ia berharap kebijakan tersebut tidak justru menambah beban masyarakat kecil.
BACA JUGA:PMJ Bongkar Sindikat Oplosan LPG 3 Kg ke Tabung 12 dan 50 Kg, Bahayakan Warga
Pangkalan Sudah Terapkan KTP
Di sisi lain, sejumlah pangkalan mengaku sudah menerapkan kewajiban KTP sejak beberapa tahun lalu.