“Nggak bisa (harga bakso naik). Orangnya nggak dateng. Orang yang jual murah aja, orangnya juga nggak dateng,” katanya.
Ia bahkan menyinggung sulitnya kondisi ekonomi belakangan ini. Untuk membeli beras seliter saja, menurutnya, terasa berat.
BACA JUGA:Pasca Bencana, Pertamina Jamin Stok BBM dan LPG di Sumatera Utara Aman Terkendali
“Repot, beras seliter itu susah. Real itu,” ucapnya.
Sampir sudah lebih dari dua dekade menggantungkan hidup dari semangkuk bakso. Dua puluh tahun berkeliling mendorong gerobak, sebelum akhirnya tiga bulan terakhir memilih mangkal tetap karena tenaga tak lagi sekuat dulu.
“Ya, sangat keberatan,” katanya tegas soal pembatasan LPG 3 kilogram.
Bagi dirinya, gas melon bukan sekadar komoditas bersubsidi. Itu adalah napas usaha dan dapur keluarganya.
BACA JUGA:PMJ Bongkar Sindikat Oplosan LPG 3 Kg ke Tabung 12 dan 50 Kg, Bahayakan Warga
Kekhawatiran Ibu Rumah Tangga
Keresahan serupa juga datang dari kalangan ibu rumah tangga.
Dayifah (48) mengaku khawatir jika suatu saat namanya tidak terdaftar sebagai penerima subsidi dan dilarang membeli LPG 3 kg.
Jika itu terjadi, ia memperkirakan harus beralih ke LPG nonsubsidi seperti Bright Gas 12 kg.
“Kalau harus beli yang 12 kg, bisa nambah sekitar Rp200 ribu per bulan,” katanya.
Menurutnya, tambahan biaya tersebut sangat besar di tengah harga kebutuhan pokok yang belum stabil.
“Besar sekali dampaknya. Sekarang saja kebutuhan sudah naik semua,” ujarnya.
Ia juga menilai kebijakan pembelian LPG menggunakan KTP berpotensi membuat urusan menjadi lebih rumit.