“Kalau DPR serius menjalankan fungsi pengawasan, maka Pansus adalah instrumen yang paling tepat. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal keadilan dan kepercayaan publik,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa ketidakjelasan dalam penanganan kasus besar berpotensi memperkuat persepsi publik bahwa penegakan hukum berjalan tidak konsisten.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa ada kasus yang diprioritaskan dan ada yang dibiarkan berlarut-larut. Ini berbahaya bagi kepercayaan publik,” lanjutnya.
Lebih jauh, PUI menegaskan bahwa pembentukan Pansus tidak hanya bertujuan mengungkap fakta, tetapi juga mendorong perbaikan sistem, termasuk dalam aspek prosedur pengamanan, penggunaan kekuatan, serta perlindungan warga sipil.
BACA JUGA:Komisi X DPR Tegaskan Tatap Muka Tetap Prioritas di Sekolah
"Pansus imi akan mendorong perbaikan sistem termasuk mengungkap siapa aktor dam motifnya, inilah bentuk perlindungan warga sipil", jelasnya.
Dalam aksinya, PUI mendesak DPR RI segera mengambil langkah konkret dengan membentuk Pansus guna memastikan pengungkapan kedua kasus tersebut dilakukan secara transparan, menyeluruh, dan berkeadilan.
“Pansus adalah jalan untuk membuka semuanya secara terang. Ini bukan sekadar pilihan politik, tapi tanggung jawab moral DPR kepada rakyat,” tutup Sjahrir.