Menjadi juru bicara itu menyesakkan. Posisinya sering kejepit. Ia/dia hidup di dunia nyata tapi kadang harus bicara yang bukan ia lihat. Misalnya soal keluhan mati lampu belakangan ini. Juru bicara PLN tahu apa penyebabnya tapi tidak boleh menjawab senyatanya.
"Sedang ada pemeliharaan," hanya itu jawab sang juru bicara di radio Suara Surabaya (SS) yang amat populer sebagai tempat curhat publik.
Hari itu keluhan mati listrik sangat banyak. SS sudah seperti dikira bagian customer service PLN. Penyiar SS pun menghubungi PLN. Agar ada petugas PLN yang menjawab. Jawabannyi, itu tadi: mati karena ada pemeliharaan jaringan.
Penyiar SS sendiri tahu: kalau ada pemeliharaan biasanya pengadu datang dari satu kawasan yang berada dalam satu jalur aliran listrik. Tapi curhat yang masuk hari itu datang dari banyak wilayah yang berbeda. Berarti bukan akibat pemeliharaan.
Penyiar SS masih "kura-kura dalam perahu":
"Kalau mati karena ada pemeliharaan biasanya berapa jam?"
"Maksimum dua jam," jawab sang juru bicara. Itu jawaban yang benar. Doktrinnya memang begitu. Agar barang makanan di kulkas tidak rusak. Agar ikan di akuarium masih selamat.
Tapi di hari sebelum pemeliharaan biasanya PLN info ke SS: daerah mana saja yang akan dipadamkan. Kalau keesokan harinya ada pengaduan, SS sendiri bisa menjelaskan.
Kali ini SS tidak dapat info apa-apa. Tahu-tahu dibanjiri pengaduan mati lampu.
Sepede-pede juru bicara kepleset juga justru karena ingin bicara kebenaran. Yakni "benar" bahwa mati lampu akibat pemeliharaan hanya dua jam.
Logika publik langsung seperti kena setrum. "Di tempat saya mati lampunya sudah empat jam," komentar pendengar SS. Berarti ini bukan karena ada pemeliharaan.
Maka "pemeliharaan" hanyalah alasan untuk menutupi penyebab yang sebenarnya.
Sang juru bicara tentu klepek-klepek. Dia telah telanjur mengatakan dua kebenaran yang saling bertentangan. Untung penyiar SS pintar menyelamatkan keadaan tanpa ada yang harus merasa malu.
Saya yang juga sedang mendengar SS di perjalanan ke Mojokerto tentu iba kepada juru bicara PLN itu. Dia tahu penyebab mati listrik adalah "xyz" tapi dia harus mengatakan "zyx". Dia harus begitu. Agar selamat.
Pernah seorang dirjen kehilangan jabatan yang begitu tinggi hanya karena mengatakan angka yang berbeda dengan atasannya. Sampai sekarang, sudah sekitar setahun, jabatan itu masih kosong. Seorang dirjen lainnya merangkap jabatan sebagai Pjs dirjen yang kosong. Bagus juga. Lebih efisien. Kalau semua kedirjenan bisa dirangkap-rangkap alangkah sederhananya birokrasi.
Kebenaran kadang memang harus datang secara bertahap. Belakangan sudah tidak ada lagi alasan bahwa mati lampu akibat pemeliharaan. Tahapnya sudah sampai pada "mati lampu akibat dua pembangkit listrik besar-besar di Jawa mengalami masalah teknis". Berarti mati lampu selama ini akibat kekurangan listrik. Bukan akibat pemeliharaan.
Alasan terbaru itu benar. Tidak bohong –kalau saja tidak ada "kebenaran" yang lebih baru.
Kenapa hanya karena dua pembangkit besar yang bermasalah sudah mengakibatkan Jawa kekurangan listrik? Bukankah di Jawa sudah kelebihan listrik, yang tingkat kelebihannya jauh lebih besar dari berkurangnya listrik akibat dua pembangkit yang bermasalah itu?
Menunggu kebenaran itu harus sabar. Sepanjang masih bisa ditutupi kebenaran biasanya masih malu-malu untuk muncul.
Semua pembangkit listrik pernah mengalami masalah. Langkah terpenting: meminimalkan masalah. Itulah sebabnya setiap pembangkit diberi jatah "libur'" dua minggu setiap tahun agar bisa dilakukan penggantian suku cadang yang berpotensi rusak mendadak. Lalu boleh "libur" satu bulan setiap dua tahun untuk penggantian suku cadang yang lebih penting. Ada lagi "libur" tiga bulan tiap lima tahun untuk perbaikan besar.
Maka jumlah dan kapasitas pembangkit listrik harus lebih besar dari yang dibutuhkan. Agar kalau ada yang lagi libur tidak terjadi kekurangan listrik. Bahkan masih tetap harus ada cadangan kalau-kalau ada pembangkit yang bermasalah secara tiba-tiba.
Jadi benar sekali alasan ada dua pembangkit yang bermasalah. Bahkan bisa lebih dari dua.
Sampai pekan lalu alasan itu masih dianggap kebenaran: karena ada dua pembangkit yang rusak. Tapi minggu ini muncul tahapan kebenaran lanjutan. Munculah berita di media bahwa "tambang batu bara enggan melaksanakan DMO karena harga DMO terlalu murah dan pembayarannya lambat".
Itu benar sekali –kalau ukurannya harga ekspor. Kebenaran tahap ini mengungkap mati listrik bukan karena pemeliharaan dan bukan pula karena ada pembangkit yang rusak.
Penyebabnya perusahaan tambang enggan memenuhi kewajiban DMO!
Walhasil, di balik mati lampu selama ini ada persoalan DMO –Domestic Market Obligation. Setiap tambang wajib menyediakan batu bara untuk pasar dalam negeri. Maksudnya: jangan semua batu bara diekspor. Kenyataannya kebutuhan batu bara dalam negeri sangat dianaktirikan.
Pemerintah memang menetapkan untuk pasar dalam negeri harganya dipatok USD70/ton. Pemilik tambang keberatan. Harga itu kalah jauh dengan harga ekspor. Maka pastilah mereka ogah-ogahan melaksanakan DMO. Pun untuk kualitas batu bara yang rendah. Batu bara telah jadi batu mala.
Maka batu bara sudah seperti bukan milik Indonesia. Sumber daya alam memang dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tapi itu hanya bunyi di undang-undang dasar.
Sepertinya akan muncul kebenaran terakhir: biar saja byar pet berkepanjangan. Jangan buru-buru diatasi. Biar masyarakat mengeluh secara luas dulu. Setelah itu, demi rakyat agar tidak marah, harga DMO dinaikkan.
Bagaimana sikap PLN?
PLN pasti tidak berani menolak harga baru. Yang bisa dilakukan PLN tinggallah bagaimana bisa menaikkan tarif listrik. Rakyat pun akan menerima kenaikan tarif itu: daripada byar pet terus.
Kebenaran yang paling terakhir nanti: rakyatlah yang bisa menjadi sumber kemakmuran.(Dahlan Iskan)
Komentar Pilihan Dahlan Iskan Edisi 21 Juni 2022: Undangan Sirry
Liam Then
Ingat dulu waktu kecil. Sekolah taman kanak-kanak. Namanya TK Pertiwi. Memori paling lekat, setiap Jum'at diberi makan bubur kacang hijau gratis. Entah apakah bubur kacang hijau itu dulu disupply oleh vendor atau bikin sendiri di dapur TK. Hari Jum'at menjadi hari yang sangat istimewa bagi saya waktu itu. Berpuluh tahun sudah lewat, masih lekat dan awet dalam ingatan. Saya sungguh berharap, lewat program MBG, hari-hari di sekolah, juga bisa jadi memori yang lekat dan awet pada generasi muda di Indonesia di masa depan. Tumbuhkan mentalitas egalitarian, makan makanan yang sama, selama bertahun-tahun. Tak peduli kaya atau miskin. Standar gizinya tetap serupa. Yang lebih berpunya bisa berempati pada yang kurang beruntung. Yang kurang beruntung bisa terima setidaknya sekali tiap hari, standar gizi layak, yang dibutuhkan oleh anak-anak di usia belia. Memang memberi makan anak-anak itu tugas orang tua. Tapi negara ikut ambil peran , tak ada salahnya di situ. Yang justru salah, adalah negara yang tak ambil peduli pada kebutuhan gizi anak-anak penyambung masa depan bangsa Indonesia. Semoga program mulia ini berhenti jadi ajang perburuan rente, jadi alat untuk menimbun kekayaan. Ini perbuatan yang sungguh jahat dan tak bermoral, merampas hak masa depan bangsa Indonesia. TK Pertiwi saya dulu, saya tak tahu apakah ada anggaran khusus negara di dalam setiap mangkoknya. Yang saya tahu, hari Jum'at waktu itu, jadi hari yang paling saya tunggu.
Liam Then
Yang bikin dengkul ngilu, itu asosiasi SPPG, anak sekolah libur, MBG diliburkan pemerintah sementara. Malah protes, mau tetap beroperasi. Memangnya orang tua murid disuruh ambil ke sekolah?
DeniK
Pengamat hanya melihat sisi negatif nya sahaja . Yang penting viral . Sisi positif nya tidak terlihat sama sekali .terbuta kan .
Irary Sadar
Enam Bulan sejak MBG dicanangkan, banyak pengamat menyarankan agar segera dihentikan. MBG sangat komplek dan rawan penyelewengan. Dan Benar saja. Korupsi terjadi. Diperkirakan kerugian negara akibat korupsi di MBG itu sekitar 4 - 9 Triliun (ada yang menghitung bahkan sampai 12 Triliun). Si Wowo berharap temannya bisa mensukseskan programnya ternyata malah menggunting dalam lipatan. Menikam dari belakang.. Sekarang korupsi sudah terjadi. Orang yang disarankan untuk menghentikan MBG ini keras kepala. Rugi negara Triliunan akibatnya. Ngeyel... Negara sedang mau bangkrut, malah buat program tanpa perhitungan. "Wo, kalau berani, ganti itu uang yang ditilep teman dan sekaligus ABKmu. Dasar Ngeyel," kata temen saya waktu sedang service motor ojolnya....
Liam Then
Dulu waktu kampanye, Pak Mahfud MD pernah sebutkan. Jika "sesuatu" itu dibereskan, setiap orang Indonesia praktisnya bisa dapat "jatah" 20jt per bulan. Saya kurang paham bagaimana rumus hitungannya. Tapi kalau kita sandingkan ke angka kebutuhan untuk memberi makan kepada anak-anak dalam program MBG. Itu kalau ditotal kebutuhan per bulan. Berarti belum seberapanya hitungan Pak Mahfud MD kala itu. Program MBG memang berbiaya besar. Kalau kita pakai sudut pandang yang berbeda, kebutuhan biaya besar untuk pelaksanaan program MBG. Bisa bikin pemerintah lebih "aktif" dalam mencari sumber dana, yang kemudian bisa mewujud ke tindakan, kebijakan lebih disiplin dalam mencegah kebocoran , atau mencari pemasukan tambahan. Seperti PP DSI belakangan yang bertujuan mengawasi, cegah dan berantas praktek under invoicing dan transfer pricing di kegiatan ekspor. Kalau sudah begitu, sudut pandang bahwa biaya MBG terlalu besar ,hingga tekan kemampuan fiskal negara, mungkin perlu kita evaluasi ulang. Sebenarnya Indonesia masih bisa tanggung biayanya. Tapi...yang bikin tak bisa tanggung dan rusak, menjadi seperti sekarang. Adalah pelaksanaannya yang luar biasa abnormal. Kalau misalnya acara kondangan acara perkawinan di seluruh Indonesia, asrama pelatihan prajurit dikelola seperti gaya mantan pembesar BGN kemarin, bayangkan keriuhan dan kericuhan yang bakal terjadi. Hehehe. Jadi, pekerjaan berat menanti sosok ketua BGN yang baru.
Bahtiar HS
Tiga anak pertama saya perempuan mondok di Al Amien Prenduan. Dua di antaranya tuntas bertahan dari kls 1 sd 6 (SMP sd SMA), plus pengabdian setahun hingga lulus. Yang satu agak laen. Lbh progresif. Dan tomboy. Setahun ranking satu terus, naik kelas berikutnya dia mogok gak mau balik ke Prenduan. Kurang tantangan, katanya. Lompat pagar pindah ke AU Pacet Kyai Asep. Masuk aksel. Sueneng bs ngegas banyak saingan olimpiade. 2 thn lulus. Lalu masuk ITB jalur prestasi. Mungkin Prof Sirry kayak gitu. Progresif. Gak nyaman dg kemapanan (baca: kesantaian) tradisional. Meski Al Amien "modern" spt kakaknya: Gontor. Maka beliau menggebrak. Spt anak sy jg menggebrak dg gak mau balik. Pilih jalannya sendiri. Hanya bedanya Prof Sirry mungkin agak terhijab dg Al Amien krn ke-liberal-annya telah keluar garis. Kalo anak sy msh suka ditanya ustazah2nya dulu: gmn kabarnya mbak itu skrg (dg nada spt kehilangan sesuatu yg berharga)?
Irary Sadar
@Liam T... Dulu kantin sekolah kalau murid libur tidak pernah protes minta tetap beroperasi, kan? Lha, SPPG kok gak ngotak?