Karena itu, angka kenaikan keuntungan tersebut masih memerlukan informasi tambahan mengenai perusahaan yang dimaksud, periode pembanding, serta metode perhitungan yang digunakan.
Di sisi lain, target penutupan atau perampingan hingga 700 BUMN menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan, keberlangsungan layanan publik, kepentingan pekerja, serta dampaknya terhadap masyarakat.
Selain menyoroti efisiensi perusahaan negara, Prabowo turut membahas arah kebijakan ekonomi nasional. Ia mengakui bahwa perbaikan tata kelola dan struktur ekonomi Indonesia tidak bisa dilakukan secara instan.
Menurut Presiden, pemerintah sedang berupaya mengoreksi arah kebijakan ekonomi agar kembali sejalan dengan semangat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
BACA JUGA:Prabowo Blak-blakan Alasan Terapkan Ekspor Satu Pintu Lewat Danantara, Ini Targetnya!
Kedua pasal tersebut berkaitan dengan perekonomian nasional, penguasaan sumber daya untuk kemakmuran rakyat, serta tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan sosial.
Prabowo menilai manfaat pertumbuhan ekonomi selama ini belum dirasakan secara merata. Ia menyinggung pandangannya bahwa kegiatan ekonomi Indonesia masih lebih banyak dinikmati oleh kelompok kecil masyarakat di lapisan atas.
“Sekarang ekonomi selama ini hanya dinikmati oleh kurang dari 1% di atas. Inilah upaya Saudara-saudara,” ujar Prabowo.
Namun, Presiden tidak memerinci dasar perhitungan angka kurang dari 1 persen tersebut. Ia juga menyinggung angka Rp50 triliun untuk dua juta penerima tanpa menguraikan lebih lanjut rincian skema maupun perhitungan yang mendasarinya.
Dalam konteks tersebut, Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat. Pemerintah berharap kesempatan untuk mendapatkan modal dan mengembangkan usaha tidak hanya dinikmati oleh kelompok yang sudah memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi.
Perluasan pembiayaan diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan taraf hidup, mengembangkan kegiatan produktif, dan memperoleh manfaat yang lebih besar dari pertumbuhan ekonomi.
Prabowo menyadari bahwa pembenahan ekonomi nasional membutuhkan waktu. Perubahan struktur perusahaan negara, peningkatan efisiensi, serta pemerataan akses ekonomi tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu kebijakan.
Ia mengibaratkan proses tersebut sebagai pekerjaan besar yang tidak bisa diselesaikan dengan cara instan. Meski begitu, Presiden menyatakan pemerintah telah menunjukkan sejumlah hasil selama dua tahun bekerja.
“Pengalihan ini, perbaikan ini tidak bisa seketika. Kita tidak punya tongkat ajaib, kita tidak punya tongkat Nabi Musa atau tongkat Nabi Sulaiman. Tapi kita sudah buktikan, dalam 2 tahun kita bekerja, sudah kita buktikan,” katanya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah ingin melanjutkan agenda efisiensi dan perbaikan tata kelola ekonomi secara bertahap.
Keberhasilan kebijakan itu nantinya tidak hanya dapat dilihat dari berkurangnya jumlah BUMN, tetapi juga dari kualitas pengelolaan perusahaan, transparansi keuangan, kontribusi terhadap penerimaan negara, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.