BACA JUGA:Wamensos Desak Mandailing Natal Percepat Sekolah Rakyat, DTSEN Juga Harus Dimutakhirkan
Secara gabungan, belanja subsidi dan kompensasi energi naik sekitar 68,4 persen, dari Rp234 triliun pada 2021 menjadi Rp394 triliun pada 2025. Dalam periode tersebut, subsidi meningkat 30,5 persen, sedangkan kompensasi melonjak 124,5 persen.
Persoalan lainnya adalah distribusi manfaat subsidi yang dinilai belum tepat sasaran. Sekitar separuh manfaat subsidi energi justru dinikmati oleh 20 persen rumah tangga terkaya.
Kondisi ini memperkuat urgensi reformasi subsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran sekaligus membuka ruang fiskal untuk perlindungan kelompok rentan.
"Volatilitas harga minyak menunjukkan pentingnya memperkuat pengalihan subsidi dari komoditas ke individu agar lebih tepat sasaran. Perbaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi peluang untuk memprioritaskan rumah tangga yang paling membutuhkan sekaligus menjaga ruang fiskal untuk prioritas pembangunan lainnya," ujar Achmad Zacky Ambadar, Lead, Electric Mobility and Indonesia Energy, International Institute for Sustainable Development (IISD).
BACA JUGA:Gus Ipul Tegaskan DTSEN Jadi Acuan Rekrutmen Siswa Sekolah Rakyat, Tidak Ada Pendaftaran
Senada, Ruddy Gobel, Senior Policy Adviser Centre for Policy Development (CPD), mengatakan pemutakhiran DTSEN oleh BPS menjadi kemajuan penting dalam penajaman sasaran subsidi energi.
"Tantangannya adalah menerjemahkan kesiapan data menjadi kebijakan yang melindungi masyarakat yang membutuhkan," ujar Gobel.
Ia menambahkan, pemerintah perlu memastikan subsidi menjangkau setidaknya 40 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah.
Hal itu perlu didukung penyaluran yang andal dan mekanisme koreksi data yang mudah diakses.
"Reformasi subsidi berbasis DTSEN yang menyasar 30–50 persen rumah tangga terbawah, atau sekitar 28–47,1 juta keluarga, berpotensi menghemat Rp76–116 triliun," jelasnya.
BACA JUGA:Gus Ipul Tegaskan DTSEN Jadi Acuan Rekrutmen Siswa Sekolah Rakyat, Tidak Ada Pendaftaran
Selain reformasi subsidi, ETP Forum juga menyoroti pelaksanaan program PLTS 100 GW yang menjadi salah satu strategi untuk menurunkan ketergantungan pada BBM dan meningkatkan akses energi.
Program tersebut diharapkan dapat mempercepat pemanfaatan energi surya. Namun, pelaksanaannya masih membutuhkan dukungan regulasi, tata kelola yang kuat, dan mekanisme implementasi yang jelas.
Institute for Essential Services Reform (IESR) mengembangkan scorecard dengan tujuh indikator untuk menilai kesiapan dan kemajuan program PLTS 100 GW. Indikator tersebut mencakup tata kelola, kebijakan dan regulasi, perencanaan sistem kelistrikan, teknologi dan rantai pasok, pendanaan, kesiapan proyek, serta kerja sama antarpemangku kepentingan.
Hasil penilaian menunjukkan belum ada satu pun indikator yang sepenuhnya siap. Aspek teknologi dan rantai pasok menjadi yang paling mendekati kesiapan, didukung kapasitas produksi modul surya domestik sekitar 11–14 GW per tahun.