Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa menegaskan, regulasi, perencanaan sistem kelistrikan, dan pendanaan menjadi tiga tantangan utama yang berpotensi menghambat pelaksanaan program.
"Kondisi ini juga diperberat oleh koordinasi lintas lembaga yang belum optimal, terbatasnya proyek yang siap ditawarkan kepada investor dan kesiapan mekanisme pengadaan PLTS skala besar di PLN," kata Fabby.
BACA JUGA:Wamensos Desak Mandailing Natal Percepat Sekolah Rakyat, DTSEN Juga Harus Dimutakhirkan
Sementara itu, kapasitas PLTU bertambah 4 GW atau sekitar 7 persen pada 2025 menjadi 60,7 GW. Namun, PLTU captive belum tercakup dalam skema pensiun dini.
Pengembangan energi terbarukan juga perlu mempertimbangkan keberlanjutan bahan baku bioenergi dan dampaknya terhadap rantai pasok pangan.
Pemadaman berskala besar pada 2026, termasuk di Sumatra dan Kalimantan, turut menegaskan pentingnya keandalan jaringan listrik.
Country Lead Indonesia Climateworks Centre, Jannata Giwangkara, mengatakan salah satu kunci percepatan transisi energi adalah perencanaan sistem ketenagalistrikan yang terintegrasi dan konsisten.
"Salah satu kunci percepatan implementasi transisi energi adalah perencanaan sistem ketenagalistrikan yang terintegrasi dan konsisten, mulai dari penetapan target energi terbarukan dan pengembangan jaringan hingga pengelolaan pembangkit berbasis fosil. Kepastian arah kebijakan dengan perencanaannya akan membantu memastikan investasi baru mendukung sistem energi yang lebih bersih, andal, dan berkelanjutan," papar Jannata.
BACA JUGA:Gus Ipul Terima Audiensi Bupati dan PCNU Pasuruan, Siap Mutakhirkan DTSEN
Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, ETP Forum menekankan pentingnya percepatan implementasi kebijakan transisi energi melalui penyelarasan target, regulasi, dan alokasi anggaran.
Konsistensi ketiga aspek tersebut dinilai menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengejar target 100 persen energi terbarukan pada 2040.
Direktur Eksekutif IRID Kuki Soejachmoen menegaskan bahwa tahun ketiga pemerintahan harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen tersebut.
Menurutnya, kemajuan regulasi, alokasi anggaran, dan penguatan sistem energi perlu berjalan beriringan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Tahun ketiga harus menjadi momentum untuk memperkuat implementasi komitmen transisi energi. Kemajuan regulasi, alokasi anggaran, dan penguatan sistem energi perlu berjalan beriringan agar manfaatnya semakin nyata bagi masyarakat dan target energi terbarukan 2040 tetap dapat dikejar. Penerapan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) juga perlu diperkuat untuk memastikan transisi energi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap iklim," ujar Kuki.
ETP Forum juga mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan regulasi pendukung, mereformasi subsidi agar lebih tepat sasaran, serta meningkatkan keandalan sistem energi nasional.