Mitra Keracunan

Akhirnya keluarlah peraturan baru MBG. Lebih masuk akal. Seharusnya seperti itulah sejak awal dulu –sejak program Makan Bergizi Gratis dimulai.

Peraturan baru itu mulai berlaku kemarin, 5 Oktober 2026. Badan Gizi Nasional tetap membayar Rp2.000/porsi kepada dapur MBG, tapi kini tergantung porsinya.

Kalau satu dapur MBG melayani 3.000 porsi penghasilannya ''hanya'' turun Rp24 juta/bulan. Dari Rp160 juta/hari ke Rp136 juta/hari.

Itu karena kini MBG hanya melayani lima hari seminggu. Layanan Sabtu dihapus. Tanggal merah dihapus.

Dulu setiap dapur MBG mendapat penghasilan pasti dari negara: 3.000 porsi x 6 hari/minggu x Rp2.000/hari. Biar pun ada sekolah yang libur di hari Sabtu tetap dibayar. Biar pun ada tanggal merah tetap dibayar. Pokoknya 3.000 porsi x 6 hari/minggu x Rp2.000.

Yang ''cilaka'' oleh peraturan baru itu adalah: dapur MBG yang mendapat tugas hanya melayani 2.000 siswa. Bahkan ada dapur MBG yang hanya mendapat tugas melayani 1.500 siswa.

Dulu itu dianggap berkah. Rezeki nomplok. Makan menu buta. Dulu setiap dapur ''dianggap'' melayani 3.000 porsi sehingga menerima uang dari BGN untuk 3.000 porsi. Bahwa BGN hanya menugasi satu dapur 1.500 porsi bukan salah dapur. Dapur itu sudah investasi untuk 3.000 porsi.

Kini, dengan peraturan baru, mereka yang hanya mendapat tugas 2.000 atau 1.500 porsi mengalami kesulitan besar: hanya dibayar porsi x Rp2.000/hari. Sabtu tidak dibayar. Tanggal merah tidak lagi dibayar.

Ribut!

Mereka kirim surat superpanjang ke Sudaryanto, kepala BGN yang baru. Minta perbaikan kebijakan. Mereka juga demo. Bahkan kirim delegasi ke DPR –yang terakhir itu akan melakukan mediasi.

Mereka mempersoalkan PKS –Perjanjian Kerja Sama. Perjanjian harus dihormati. Tidak boleh diubah sepihak. Bagi pengusaha perjanjian adalah bentuk akad yang mengikat –termasuk secara hukum.

Banyaknya investor masuk ke dapur MBG justru karena bunyi PKS yang seperti itu. Dengan hitungan seperti tercantum di PKS investasi dapur MBG bisa balik modal dalam sembilan bulan. Tak ayal kalau dapur MBG laris manis. Ada yang punya sampai 10 dapur MBG.

Bila saja sejak awal perhitungannya seperti aturan baru mungkin saja tidak banyak yang tertarik investasi di MBG. Atau tetap tertarik tapi tidak mau kalau hanya mendapat tugas kurang dari 3.000 porsi.

Anda pasti tidak tahu mengapa pimpinan BGN yang lama menandatangani PKS seperti itu. Atau mengapa menunjuk dapur MBG yang hanya melayani 2.000 sampai 1.500 porsi saja. Alangkah pestanya dapur MBG yang seperti itu. Saya juga tidak tahu siapa yang dapat 3.000 porsi dan siapa yang hanya 1.500 porsi. Tahu sendirilah. Kini yang dulu merasa mendapat rezeki runtuh dari langit kini menjerit.

Padahal jumlah dapur yang penugasannya tidak sampai 3.000 mencapai lebih separo. Betapa boros negara. Uang negara dihambur-hamburkan seperti itu.

Dengan keluarnya aturan baru hubungan antara yayasan sebagai pemegang izin dan mitranya sebagai investor bisa tegang. Pihak penyelenggara dapur (yayasan dan mitra) mendapat Rp2.000/porsi. Bagi dapur yang memang sudah melayani 3.000 porsi hampir tidak ada masalah. Tapi yang hanya melayani 2.000 atau 1.500 porsi mereka harus berunding ulang. Jelaslah investor menuntut pembagian yang bisa mengembalikan investasi. Banyak mitra yang menuntut uang Rp2.000 itu seluruhnya untuk mitra. Setidaknya sampai investasi impas –mungkin selama tiga atau empat tahun.

Kalau 100 persen untuk mitra, yayasan dapat apa?

Para mitra tahu, pihak yayasan bisa dapat untung dari menu. BGN sudah menentukan dari pengeluaran Rp15.000/porsi, jatah untuk belanja bahan makanan Rp10.000/porsi. Yang Rp3.000 untuk biaya operasional. Sedang yang Rp2.000 untuk sewa dapur dan peralatannya.

Jatah belanja Rp10.000/porsi itu sepenuhnya diserahkan ke yayasan. Berapa yayasan dapat untung tinggal kita lihat saja menu yang disajikan itu kira-kira bernilai berapa.

Maka setelah reda heboh pergantian kapolri, hari-hari mendatang kehebohan pindah ke MBG –kali ini mitra MBG yang keracunan. (Dahlan Iskan)

Komentar Pilihan Dahlan Iskan Edisi 5 Oktober 2026: Polsek Baru

Jo Neka

Kayaknya mobil peti kemas saya juga perlu mobil derek gratis..Huhuuuu

Runner

Pada beberapa kejadian. A : “menjelang malam…. serem juga jalan disini” B : “………. tenang… di depan ada pos polisi. Aman kok” C : “….. Waduh mau berantem, bakal rame nih. D : “Polisi mana ya ? Lapor…lapor” E : “ini motor gak ada spion, gak ada nomor… apa gak takut ditangkap polisi ? F : “mudah mudahan dijalan gak kepergok polisi” Polisi dikangenin, dicari dan polisi dihindari.

Bahtiar HS

Apakah konsep polisi ada dlm literatur sejarah Islam? Ternyata ada. institusi kepolisian ini dikenal dg nama As-Syurthah (الشُّرْطَة). Scr bahasa, syurthah berarti "tanda" krn para anggotanya memiliki seragam atau tanda khusus agar mudah dikenali oleh masyarakat. Scr umum, fungsi utama mrk menjaga keamanan dlm negeri, menegakkan hukum syariat, mengeksekusi perintah pengadilan (hakim), serta melindungi keselamatan rakyat. Zaman Nabi SAW, kepala polisinya Qois bin Sa'ad bin Ubadah ra, yg ndampingi Rosululloh, menjaga keamanan dan mengawal beliau. Zaman khalifah Abu Bakar ra, digalakkan patroli malam hari utk menjg ketertiban masyarakat. Zaman Umar ra, dibentuk badan pengawas kramanan utk menjg keamanan dlm negeri dan pos2 militer. Pd masa khalifah Ali bin Abi Tholib ra baru diresmikan nama Syurthah utk satuan polisi ini. Kapolrinya disebut Rais as-Syurthah. Di masa Umayyah Abbasiyyah, kedudukan Rais as-Syurthah setara Menteri atau Gubernur. Di masa kejayaan Andalusia di Spanyol, kepolisian dibagi 2. As-Syurthah al-Kubro (Kepolisian Besar) yg menangani pelanggaran hukum oleh para pejabat, kerabat istana, bangsawan tanpa pandang bulu. Sedangkan As-Syurthah as-Shugra (Kepolisian Kecil) menangani ketertiban umum dan kriminal di masy umum. Kayaknya lbh cocok gitu ya di sini daripada semua ditangani Polsek. Reformasinya terlalu drastis. Effortnya besar. Mending tetap ada jenjang perkara level Polsek-Polres, dg satu catatan: tidak ada sogok menyogok. Bisa, kah?

Lagarenze 1301

Santai Sejenak. Seseorang menelepon 110, dan telepon itu diteruskan ke Polsek sesuai lokasi si penelepon. “Halo? Polisi? Saya melaporkan tetangga saya, Udin. Ia menyembunyikan narkoba di dalam kayu bakarnya!” “Terima kasih banyak atas teleponnya, Pak,” kata polisi jaga di Polsek. Keesokan hari, sekelompok polisi mendatangi rumah Udin. Mereka menggeledah gudang penyimpanan kayu bakar. Dengan menggunakan kapak, polisi membongkar setiap potongan kayu, tetapi tidak menemukan narkoba. Mereka mengumpat dan memaki pelapor dan pergi. Tak lama, HP Udin berdering. "Hei, Udin, apakah tadi polisi datang?" "Ya." "Apakah mereka memotong kayu bakarmu?" "Tentu. Terima kasih!" "Bagus, sekarang giliranmu menelepon 110. Saya butuh lahan di kebun saya dibajak."

Em Ha

Presiden menaikkan gaji polisi 20 kali lipat. Tapi tak berhasil meredam polisi korup. Selanjutnya Presiden dengan tegas memecat 30.000 polisi korup itu. Direkrut petugas polisi baru. Dari universitas dan program rekruitmen lainnya. Diberi gaji besar. Dengan berbagai kampanye perbaikan citra polisi kembali ke jalur bersih. Pasti presiden itu bukan Prabowo. Ini kisah sukses Georgia memberantas korupsi. Presiden Mikheil Saakashvili 2004 - 2013. Prabowo apakah berani?

Fauzan Samsuri

Selain tentang Polisi, Abah DI pagi ini juga menulis tentang pendidikan, bahwa guru terbaik jangan diangkat jadi kepala sekolah atau penilik sekolah, kalau diangkat jadi kepala sekolah pada dasarnya kita kehilangan guru terbaik, demikian tulisan Abah. Nampaknya ide ini berbeda dengan teori supervisi yang selama ini, dalam dunia supervisi pendidikan ada ungkapan; tidak ada murid yang bodoh, yang ada guru yang tidak bisa mengajar, tidak ada guru yang tidak bisa mengajar, yang ada kepala sekolah yang tidak bisa membuat guru bisa mengajar, dan bisa ditambah lagi tidak ada kepala sekolah yang tidak bisa membuat guru bisa mengajar, yang ada kepala daerah yang tidak bisa memilih kepala sekolah yang bisa membuat guru bisa mengajar, dan seterusnya bisa dilanjutkan lagi. Artinya secara teori kalau kepala yang berasal dari guru terbaik harusnya dapat menghasilkan guru yang terbaik juga, kalaupun sekarang kepala sekolah tidak dapat menghasilkan guru terbaik, jangan jangan pemilihan kepala sekolahnya yang salah. Teori ini saya kira masih relevan, contoh di dunia wartawan, dulu ada wartawan terbaik setelah diberi kesempatan memimpin wartawan lain, buktinya juga bisa menghasilkan wartawan yang terbaik juga, siapa buktinya saya kira para perusuh bisa menebaknya.

djokoLodang

-o-- ... Semua orang punya harapan. Harapan saya tadi hanya segelintir dari pasir harapan di padang pasir gunung Bromo. ... *) Suda ada lagunya, sedari abad lalu. Dust in the wind. https://www.youtube.com/watch?v=tH2w6Oxx0kQ --0-

Mbah Mars

Pak Hasyim ini ibarat orang berdoa. Tdk bosan berdoa. Yakin suatu saat doanya terkabul. Entah kapan.

Bahtiar HS

Polsek ''baru'', bisa punya ''stok'' 25 dosen pidana dan 25 dosen perdata. Mereka, 50 dosen itu, tergabung dalam satu grup digital milik Polsek. Mereka bertugas memutus perkara abu2 yg masuk ke Polsek: apa masuk pidana atau perdata. Walah, Bah. Ketahuan Abah ini warga senior alias lansia. 50 orang dosen yg jadi juri ad-hoc hanya utk menentukan perkara ini masuk pidana atau perdata bisa diganti dengan AI, Bah. Masukkan berkas perkara sebagai source, lalu tanya ke AI: perkara ini masuk pidana atau perdata menurut kamu? Sak klebatan nanti dia akan jawab: masuk pidana dengan dasar a, b, c, d dengan masing2 merujuk pd dasar hukum dan dalil yg rinci. Lebih hemat, teliti, rinci, dan cepat! Dan yg penting: gak perlu siapkan konsumsi, akomodasi, dan amplop. Kalau gak percaya: tanya Ibam. Mungkin malah Perkara AI yg dia buat sudah selesai. Bisa langsung dites!

Bahtiar HS

Pertimbangan kedua, di seluruh Indonesia itu ada 4.773 polsek. Lepas mereka bisa lakukan penyidikan atau tidak, kalau masing2 hrs punya 50 dosen itu maka perlu 238.650 dosen. Ana ta wonge iki? Mungkin di kota berlimpah. Tp di polsek 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) akan setengah mati menemukan dosen2 itu. Setengah mati juga kalau mendatangkan dari tempat lain. Jadi usulan Abah yg ini, mohon maaf, agak2 tidak masuk akal bagi generasi Z spt saya. :))

Muh Nursalim

Jika ada koruptor ketangkep jangan tanya ia alumni universitas mana. Tanyakan ia dulu sekolah TK d mana ? Karakter itu dbentuk di usia tk maka guru2 tk yg bagus mjnd penting. Krn merekalah yg akan merubah negeri ini lewat perubahan karakter murid2nya

Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

GURU KELAS SATU BUKAN GURU KELAS BIASA.. Dulu, ada semacam “ilmu tidak tertulis” di sekolah dasar. Guru kelas satu biasanya perempuan. Sudah sepuh. Dan senior. Mengapa perempuan? Anak-anak kecil lebih mudah merasa aman. Suaranya biasanya lebih lembut. Kesabarannya juga panjang. Anak kelas satu belum sepenuhnya mengerti bahwa sekolah itu tempat belajar. Bisa jadi yang mereka pahami: tempat berpisah dari ibu. Mengapa harus senior? Karena mengajar kelas satu bukan pekerjaan ringan. Justru sebaliknya. Anak datang dengan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang sudah lancar membaca. Ada yang baru mengenal huruf. Ada pula yang mengira “B” itu masih saudaraan dengan “D”. Di kelas satu, guru bukan sekadar mengajar membaca dan berhitung. Ia membentuk fondasi. Salah mengajar di kelas satu, kesalahannya bisa dibawa bertahun-tahun. Sebaliknya, guru yang tepat bisa membuat anak menyukai sekolah sejak hari pertama. Karena itu saya setuju dengan gagasan Pak Dahlan. Guru terbaik jangan selalu dipromosikan menjadi kepala sekolah. Bisa jadi, tempat terbaik bagi guru terbaik justru berada di depan papan tulis. Terutama di kelas satu.

Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

POLSEK BOLEH SANGAT DIBERDAYAKAN, TAPI KAPOLSEK TIDAK HARUS KOMBES.. Saya setuju Polsek harus diberdayakan. Bahkan kalau perlu menjadi ujung tombak utama pelayanan polisi. Tetapi apakah Kapolsek harus Kombes? Saya justru khawatir terjadi inflasi pangkat. Bayangkan ada sekitar 4.773 Polsek. Kalau semuanya dipimpin Kombes, berarti minimal harus ada 4.773 Kombes di seluruh Indonesia. Lalu siapa yang bisa atay harus pecah bintang? Maksudnya yang bisa naik pangkat menjadi Brigjen. Supply jenderal bertambah. Demand jabatan bintang tentu tidak otomatis ikut bertambah. Dalam ilmu ekonomi, ketidakseimbangan seperti ini bisa menimbulkan persoalan baru. Inflasi pangkat. Yang lebih penting sebenarnya bukan pangkatnya. Tetapi kewenangan, kemampuan, integritas, dan sistem pengawasannya. Jangan sampai reformasi Polsek malah bergeser menjadi perlombaan mengejar pangkat. Apalagi ketika budaya lama di Polri belum sepenuhnya berubah. Ruang untuk kepentingan pribadi, kedekatan, atau pertimbangan nonprofesional harus semakin dipersempit. Saya teringat perubahan PT KAI pada masa Ignasius Jonan. Yang diubah bukan sekadar pangkat dan jabatan. Yang diubah adalah wajah, budaya, dan cara kerja institusinya. Mungkin Polri juga membutuhkan perubahan semacam itu. Kapolsek tidak harus Kombes. Tetapi Polsek harus benar-benar berkelas. Itu yang lebih penting.

Mbah Mars

Kenapa kok disebut siang bolong, Cak ? Berarti ada siang buntet juga ?

Momon Atun

Belakangan profesi satu itu paling di benci di masyarakat.. Karena kemalingan ayam klw lapor sapi dan kandang kandangnya pun ikut hilang. Dan ayam pun belum jaminan ketemu. Pernah mau buat SIM jalur normal, baru mau potocopy document2 di depan kantornya (depanya persis lo ini) tahu tahu di datangi "oknum" Menawaekan jasa jalan pintas.. Wkwkw di sarangnya saja banyak tikus terang terangan.. Y walau itu membantu juga karena memangkas waktu yang keterlaluan lamanya.. Tapi tapi.. Kapan mau maju kita? Klw skrng penjhtnya hilang malah pahlawanya yg jd jahat?

Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

SSSSTTT: JANGAN SAMPAI POLSEK JADI MABES MINI.. Bagian paling menarik justru bukan soal pangkat Kapolsek. Tetapi soal penyakit lama birokrasi: Kalau sebuah kantor diberi kewenangan, biasanya segera muncul kebutuhan menambah meja, kursi, staf, dan akhirnya gedung. Kapolsek Kombes tentu menarik. Tetapi jangan sampai logikanya menjadi: Kapolsek naik Kombes, lalu: Polres minta bintang satu, Polda minta bintang tiga. Akhirnya yang direformasi cuma papan nama. Hehehe.. Yang lebih penting adalah membalik piramida pelayanan. 1) Personel terbaik berada di depan. 2) Kewenangan mengikuti tanggung jawab. 3) Pengawasan mengikuti kewenangan. 4) Dan promosi tidak otomatis berarti harus meninggalkan pekerjaan teknis. Gagasan juri ad-hoc juga menarik. Tetapi jangan sampai 50 dosen yang tergabung dalam grup digital berubah menjadi 50 orang yang sibuk mengetik: “Menurut saya...” Sebab yang dibutuhkan bukan polling WhatsApp, melainkan penilaian profesional yang independen. Secara ilmiah, desain kelembagaan yang baik memang harus mengurangi conflict of interest dan memperkecil ruang diskresi yang tidak terawasi. Jadi reformasi Polri jangan hanya memindahkan kekuasaan dari atas ke bawah. Pastikan kekuasaan itu benar-benar berubah menjadi pelayanan.

Juve Zhang

Orang kaya suka menjerumuskan polisi kata Don Dahlan....dibalik juga bisa saling menjerumuskan...yg betul mungkin orang yg kaya nya tidak jelas asal usulnya....suka menjerumuskan polisi...kalau kaya nya secara wajar dagang yg halal jarang urusan sama polisi atau APH ....yg banyak itu orang kaya nyari uangnya gak jelas asal usulnya....ini yg sering muncul dalam kasus hukum...

Husen Lestari

Lebih baik kepangkatan polisi dirubah total disamakan dengan ASN lain agar bisa berubah menjadi aparat sipil yang fokus melayani rakyat dan menghilangkan kesan militer yang menakutkan bagi rakyat kecil

Lagarenze 1301

Santai Sejenak. Seseorang menelepon 110, dan telepon itu diteruskan ke Polsek sesuai lokasi si penelepon. “Halo? Polisi? Saya melaporkan tetangga saya, Udin. Ia menyembunyikan narkoba di dalam kayu bakarnya!” “Terima kasih banyak atas teleponnya, Pak,” kata polisi jaga di Polsek. Keesokan hari, sekelompok polisi mendatangi rumah Udin. Mereka menggeledah gudang penyimpanan kayu bakar. Dengan menggunakan kapak, polisi membongkar setiap potongan kayu, tetapi tidak menemukan narkoba. Mereka mengumpat dan memaki pelapor dan pergi. Tak lama, HP Udin berdering. "Hei, Udin, apakah tadi polisi datang?" "Ya." "Apakah mereka memotong kayu bakarmu?" "Tentu. Terima kasih!" "Bagus, sekarang giliranmu menelepon 110. Saya butuh lahan di kebun saya dibajak."

Irary Sadar

Setuju. Rekrutment harus fair. Tidak seperti saat ini. Diduga banyak pat gulipatnya. Teman saya polisi. Anaknya sejak SMA rajin olahraga. Aktif di Taekwando. Anaknya ingin sekali masuk polisi seperti bapaknya. Tapi Saat penerimaan, dia gagal di sesi akhir. Entah apa sebabnya. Tapi kata Bapaknya butuh satu uang lumayan agar anaknya diterima. Dan bapaknya tidak ada uang untuk itu. Anaknya gagal diterima. Anaknya sempat down, lalu kerja dimana saja asal ada kegiatan. Setahun dia kerja digudang pabrik. Tahun berikutnya dia mencoba masuk di Sekolah Pelayaran Negeri. Dan lulus. Sekarang anaknya sedang pendidikan disana. Bapaknya senang lihat ananknya kembali bersemangat. Katanya kalau lulus bisa jadi Kapten kapal. Mungkin inilah jalan anak teman saya itu. Jalan untuk tidak masuk di circle toxic. Konoha, tempat teman saya itu tinggal. Sekarang dia masih Polisi Konoha berpangkat dua balok emas....

Andi Taruna

Polsek dan Polingga, akronim yang punya arti tersendiri bagi kebanyakan anda, yang pasti sudah tahu, tapi entah abah tahu atau (pura-pura) tidak tahu. sedemikian melekatnya stigma itu, dari jaman dulu sampai sekarang, sejak seragamnya masih hijau sampai sekarang coklat, sejak pangkat letnan (dulu) sampai inspektur (sekarang), masih sama lekat oleh sebagian besar masyarakat dari berbagai strata dan status, dari supir sampai direktur tahu semua apa kesukaan mereka. yes, tulisan ke-2 hari ini masih tema polisi, tapi berupa utopia. apa yakin jenderal2 muda, kombes2 kinyis2, inspektur2 culun yang nanti bergeser naik pangkat akan berpikir soal utopia-nya abah? sedang mereka masuk akpol jalur titipan atau (z)donasi? kenapa tidak buka jalur mandiri saja sekalian pasti laku. memburuk bah pasokan gas oktober ini, disembelih PGN. mati di lumbung padi kah anak ayam ini?

Wilwa

Guru terbaik justru harus mengajar di TK.... Guru di TK harus doktor... Hmmm di Jepang, guru TK konon minimal S1. Buktinya? Di film animasi/kartun terkenal dari Jepang: Shinchan. :):):) Plotnya ada 3 ibu guru TK yang lulusan S1 : 1) Ibu Guru Yoshinaga, guru yang mengajar Shinchan, yang kencannya dengan seorang dokter sering diganggu Shinchan, 2) ibu guru Matzusaka, guru kelas lain, yang judes, yang menjadi “musuh” besar Shinchan, guru yang selalu gagal kencan karena diusili Shinchan, 3) ibu guru Ageo, guru kelas lain, yang punya kebiasaan “aneh” seperti Shinchan misalnya seperti suka makan nasi dengan kuah mie instan sehingga menjadi “sahabat” terbaik Shinchan. :) Film Shinchan sebenarnya untuk orang dewasa bukan anak kecil karena film ini bikin orang dewasa ngakak. Film kartun Shinchan kini dilarang diputar di Indonesia karena konon merusak méntal anak-anak sehingga menjadi usil bin jahil seperti Shinchan. Yang sering membuat Kazao, teman TK Sinchan, marah karena selalu diusili Shinchan. Mode guyon off. Sekarang mode serius on. Kalau nanya AI maka untuk menjadi guru TK di Jepang minimal D3 atau S1, lebih diutamakan dari ilmu kependidikan (IKIP). Gajinya “lumayan” sekitar 300 ribu yen sebulan atau sekitar 30-an juta rupiah sebulan. Biaya hidup di Tokyo sekitar 200 ribu yen sebulan per orang. Di kota kecil sekitar 100 ribu yen sebulan per orang. Kata AI lho ya.

Irary Sadar

Lagi heboh quote begini : 'TERUSLAH BERISIK SAMPAI ENGKAU DILANTIK' Haha, netizen Endonesiah bisa saja... :))

Kurniawan Roziq

Balik lagi pendidikan politik masyarakat itu yang penting, selama polisi menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan, sebagus apapun itu sistem nya tetap rusak, contoh sederhana di LP Cibinong, pajak uang rakyat untuk menggaji mereka malah digunakan memfasilitasi koruptor yg notabene mencuri pajak uang rakyat dan koruptor itu pasti dekat dengan kekuasaan

Sumber: