Krisis Izin
SEANDAINYA rakyat boleh bertepuk tangan, rasanya Presiden Jokowi langsung mendapat standing ovation: berani mencabut secara massal izin tambang di seluruh Indonesia. Jumlahnya sampai 2.078 izin. Ada tambang batu bara, lebih banyak lagi tambang mineral lainnya.
Rasanya belum pernah ada seorang pun presiden republik ini yang seberani itu. Sampai ada yang menilai presiden lagi marah –terlihat dari mimiknya.
Mencabut 2.078 izin bukanlah perkara mudah. Mencabut izin itu punya konsekuensi hukum. Juga, konsekuensi investasi: kepastian berusaha.
Bahwa yang mencabut itu presiden sendiri –bukan tingkat menteri– pertanda kemarahan pemerintah sudah sampai pada puncaknya.
Logikanya, presiden menerima usulan dulu: perlunya sanksi kepada pemegang izin yang menelantarkan izin. Lalu, diterbitkanlah peringatan oleh instansi yang terkait. Setelah yang diingatkan bandel, diusulkanlah izin dicabut.
Yang mencabut tentulah instansi yang mengeluarkan izin. Maka, bahwa kali ini presiden sendiri yang mengumumkan pencabutan pastilah amat gawat.
Secara beruntun memang ada dua isu nasional yang dianggap peka belakangan ini.
Pertama soal ancaman krisis energi. Pembangkit-pembangkit listrik di dalam negeri terancam mati: kekurangan batu bara. Kalaupun bisa mendapatkan batu bara, harganya melebihi lonjakan harga minyak goreng. Itu karena harga ekspor batu bara sudah mencapai atap joglo.
Pengusaha listrik dalam negeri harus membeli batu bara dengan harga yang sama dengan pengusaha listrik di Jepang: angkat tangan. Menyerah.
PLN sendiri lantas mulai menghemat batu bara –dengan cara yang mahal: membeli gas dari LNG. Yang harganya juga lagi mahal-mahalnya.
Maka, pembangkit-pembangkit listrik ”mahal” dihidupkan dengan bahan bakar LNG yang sangat mahal. Padahal, kalau batu bara cukup, pembangkit jenis itu hanya dihidupkan pada jam-jam puncak: 17.00 sampai 22.00. Yakni, saat orang lebih banyak menggunakan listrik. Pembangkit yang dihidupkan dengan LNG itu, misalnya, yang di Muara Tawar, Muara Angke, dan Tanjung Priok.
Situasi itu sangat memalukan: negeri kaya energi, terancam kekurangan energi. Maka, pemerintah buru-buru bikin keputusan: stop ekspor batu bara. Heboh. Nama Indonesia jadi berita dunia. Dalam konotasi yang kurang baik.
Tapi, kekurangan batu bara di dalam negeri langsung bisa teratasi. Tentu harus ada korban: direktur PLN yang membawahi penyediaan energi primer dicopot.
PLN itu serbasulit: punya tiga juragan langsung –di samping banyak juragan lainnya.
PLN harus tunduk pada menteri ESDM, menteri BUMN, dan menteri keuangan. Dalam hal penyediaan batu bara, PLN terikat pada Kementerian ESDM.
Perencanaan penggunaan batu bara untuk setahun ke depan harus disetujui kementerian itu.
Persoalannya hanya dua: usulan PLN ke menteri yang telat atau persetujuan menteri yang lambat. Kalaupun persetujuannya yang telat, kenapa PLN tidak mengejar, menagih, meng-opyak-opyak persetujuan itu.
Karena bukan menteri ESDM-nya yang diganti, masyarakat berkesimpulan direksi PLN-nya yang telat: belum tentu benar begitu. Atau benar begitu.
Apakah pencabutan massal izin pertambangan pekan lalu juga sebagai reaksi cepat atas situasi peka belakangan? Yakni, soal segelintir orang menguasai lahan paling banyak?
Presiden memang terlihat sensi untuk urusan itu. Pidato Wakil Ketua Umum MUI Dr Anwar Abbas soal itu langsung membuat Presiden Jokowi mengabaikan teks pidato. Lalu, merespons tanpa teks apa yang dikemukakan Abbas. Lantas, menyilakan siapa saja, termasuk orang seperti Anwar Abbas, untuk mengajukan izin. Presiden akan memberikan lahan luas.
Pun di depan Muktamar Ke-34 NU di Lampung. Presiden menawarkan lahan luas untuk NU. Agar lahan-lahan luas itu tidak lagi dikuasai segelintir orang.
Dan total luasan lahan yang izinnya dicabut pekan lalu adalah: 2 juta hektare.
Hayo... Wahai para pemburu pertamax: beranikah memburu tawaran presiden itu.
Tentu lahan yang akan dibagi akan tersedia.
Artinya: itu kalau pemilik lahan yang izinnya dicabut itu menerima pencabutan begitu saja.
Ada yang memperkirakan tidak semudah itu. ”Jangan-jangan akan banjir gugatan di PTUN,” ujar seorang tokoh PDI Perjuangan yang saya hubungi kemarin.
Sayangnya, kita belum tahu siapa saja yang termasuk 2.078 itu. Demi keterbukaan informasi, seharusnya siapa pun akan langsung bisa mengakses: siapa dicabut, berapa luas, di kabupaten mana.
Kita juga belum tahu: siapa pemegang daftar itu sekarang. ESDM? BPN? Kehutanan?
Yang jelas, sejak UU Omnibus Law, semua kewenangan kabupaten di bidang pertambangan itu dihilangkan: semua pindah menjadi urusan pusat.
Itulah sebabnya, pusat yang mencabutnya.
Maka, silakan memberikan standing ovation: boleh sekarang, boleh juga setelah membaca lengkap siapa saja yang dicabut izinnya.
Izin-izin sudah dicabut. Standing ovation sudah diberikan. Tetaplah bertepuk sambil berdiri –sampai jelas tidak ada yang menggugat pencabutan itu. (Dahlan Iskan)
Komentar Pilihan Dahlan Iskan di Tulisan Berjudul Adam Oligarki
Suwito Intarso
Tikus merakalela merampok padi petani. Dibasmi model apapun tikus tidak berkurang karena perkembangbiaknya lebih cepat. Satu-satunya cara tikus berkurang adalah dibuat mandul lewat umpan. Mungkinkah pemerintah berani menyuruh perusahaan membuat makanan tikus agar menjadi mandul? Ah....mimpi.
Parikesit
--Lampu bang-jo -- Bang-jo ; merah-hijau. Padahal ada juga lampu kuning-nya. Penyebutan ini masih lumayan. Dalam bahasa orang Jakarta, cukup "Lampu Merah" saja. Lalu, kemana dua lampu yang lain? Pasti Anda sudah tahu. Hehehehe
Comunity MD
Lah iyo, mereka itu kok di patwalin segala, berangkatnya mepet atau biar kelihatan seperti pejabat. Kok lama-lama pejabat mirip ambulance saja.
Faqih
Dibanyak tempat lain, terkadang yg meresmikan jalur sepeda, malah ngak pernah naik sepeda. Yang mengkampanyekan pola hidup sehat, terkadang malah obral ijin utk resto fast food. Yg menjanjikan supremasi hukum & demokrasi, terkadang justru mempergunakannya utk melanggengkan kuasa & melegalkan "tirani". Sungguh dunia hanya sekedar permainan & fatamorgana. #Paradox Dunia
Sadewa
Waktu SMA, kesekolah naik sepeda, temen-temen cowo yg lain pada naik motor. Cewe-cewe banyak suka sama cowo yg motoran. Alhamdulillah sekarang sudah bisa beli motor. Tetapi cewe-cewe malah pada suka sepedaan. Duh gusti..Dunia berubah.
Er Gham
Kata jubir Tammany Hall, itu sudah rezeki nya pemilik proyek
gito abipraya
saya juga ingin ke kantor naik sepeda, apadaya saya nggak punya kantor.....
Disway 19081733
Sikap Adams sangat inspiratif untuk penderita diabetes tipe 2. Diabetes yang selama ini dianggap tidak bisa sembuh dan tergantung obat seumur hidup ternyata bisa sembuh. Tapi soal mantan polisi, kayaknya kita masih butuh waktu 80 tahun plus entah berapa agar bisa jadi walikota. Pada gelaran pilkada lalu Surabaya sudah membuktikan itu. Pak Polisi Indo mohon bersabar ya, perbesar dulu rasa kepercayaan masyarakat pada anda.
Vevek
mungkin sudaah saatnya abah... kami sudah tidak tahan lagii.. ingin tauuu, abah ini masok geng kadrun atau cebong kah?
Teguh Wibowo
Eric Adams ini kalau dilihat dari kacamata budaya jawa jelas "ra masuk blas". Di budaya Jawa seorang laki-laki yg dianggap sukses & lengkap hidupnya jika sudah memiliki 4 hal : wismo (rumah), wanito (istri), turonggo (kendaraan), dan kukilo (klangenan / hoby). Liat saja "kebon" nya alias "latar mburi" nya, atau latar belakang nya:Walikota kok tinggalnya di apartemen, berarti dia gak punya rumah.Gak punya istri, yg ada hanyalah "konco demenan" /pacar / teman kumpul kebo.Kendaraan pribadinya cuma "pit onthel" Disini orang seperti itu jangankan nyalon walikota, nyalon ketua RT aja jelas "ra payu".
Aryo Mbediun
Jangan percaya kalo ada pelacur mengaku masih perawan. Dan jangan percaya kalo ada politisi atau pejabat yg mengaku dirinya jujur. Lha kalau Erick Adams...?! Sepertinya dia negarawan.
Umpomo setnov ngunu dadi cagak listrik'e. #sik tho Aryo, kok teko kene sehh
Johan
Sempat ikut komunitas bersepeda, akhirnya saya menarik diri, tujuan untuk hidup sehat sudah melenceng. Apa pasal ? Rute bersepeda kurang lebih sejauh 20km pulang pergi, Dalam perjalanannya selalu di selingi makan nasi padang, makan soto, makan kue, makan sate, minum teh manis, minum kopi susu, dll. Waasyuu, Ini berolahraga apa wisata kuliner?
Co Ba
Kalo mau napak jalan yg sama, brarti harus ada: 1. Pelacur yg dianggap berbahaya lalu dikriminalisasi.Pelacur itu dianggap berbahaya, mungkin pas lagi nyervis tokoh penting itu, si tokoh pentingnya itu pas lagi dimabuk nikmat meracau ngespill korupsi kunci. Tapi ngga sesimpel itu. Harus ada bukti kuat juga tentang spill nya. Bisa kayak gini, pas digenjot itu si pelacur sambil telp temennya, biasa cewe2 kan curhat heboh ga kenal waktu. Nah itu telpon eh entah sengaja atau engga, kepencet tombol rekam. Namanya lagi digenjot kan jari bisa aja mencet2 ga terkontrol. Pas udahan, lagi rehat sebelum ronde selanjutnya, sadarlah itu tadi kerekam "eh ada audio file nih, ya ampyun tadi aku telp sambil digenjot papi itu ternyata kerekam. Nih deh denger pi, campur suara desahan kita" lalu si tokoh penting itu bilang "hapus ah hapus". Dihapus sih. Tapi si tokoh penting beberapa hari ke depannya tetep ngga nyaman, kepikiran terus, jangan2 rekaman itu masih ada di folder trash. Jadilah dikriminalisasi pelacur tadi.
Mbah Mars
Tak tambahi ya Cak Aryo. Nek disebut NyuYogkarta saja lha kui berarti Propinsi NyuYogkarta. Bose alias gubernure ya Kanjeng Sultan. Lha nek disebut Kota Nyuyagkarta kui mengacu ke Kota Madya yg bosnya Walikota. Namanya Pak Haryadi Suyuti. Wis... matur nuwun ora karo aku ? Xixixixixi...
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
Komentar: 406
Silahkan login untuk berkomentar