4 Menteri Disarankan Mundur setelah Minta Restu Jokowi Maju Pilpres 2024

JAKARTA, DISWAY.ID - Rumor 4 menteri yang sudah meminta izin Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencalonkan diri dalam Pilpres 2024 mendatang patut diapresiasi.

Tapi sikap ksatria ini, harus pula dibarengi dengan langkah maju sebagai representasi keinginan luhur untk menjadi pemimpin bangsa. 

”Sikap ksatria yang saya maksud ya harus dibarengi dengan keputusan mundur. Mundur jadi menteri. Fokuskan pada niat luhur itu,” terang Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie kepada Disway.id Sabtu 16 April 2022.

BACA JUGA:4 Menteri Minta Restu Presiden, Adi Prayitno: Parameter Jokowi Hasil Survei

Menanggalkan statu menteri, sambung Jerry akan lebih elok dipandang ketimbang bertahan di Kabinet Indonesia Maju. 

”Ini menjaga ruh dari kabinet itu, dan membangun citra diri dengan baik. Saya pikir fokus ke pencalonan akan lebih besar ketimbang ngurus rakyat dengan alih-alih jadi menteri,” tandasnya. 

Soal penegasan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut hasrat para menteri yang ingin maju di Pilpres mendatang bukanlah perkara haram, bagi Jerry ini sebuah bentuk pembiaran yang efeknya akan membuat kondisi makin runyam. 

BACA JUGA:Jerry Massie: Ada LBP, Teriakan 16.400 Kades itu Sudah Diarahkan, Legalitas Apdesi Disoal Lagi

Publik akan bingung membedakan. Apalagi saat sang menteri turun ke tengah-tengah masyarakat. 

”Ini sebagai menteri atau sebaliknya sebagai kandidat capres. Memang sih, dalam aturan dan konstitusi dibenarkan sebelum ditetapkan oleh KPU. Tapi alangkah baiknya, mengambil keputusan bijak,” sambung Jerry.   

Dampak lainnya, rakyat dirugikan. Sebab konsetrasi 4 menteri itu akan terbelah. Satu sisi mengurus negara dengan segudang persoalannya, satu sisi berupata membangun citra.

BACA JUGA:Big Data Menyulut Kemelut sampai LaNyalla Sebut LBP Bohong, Ini Penjelasan Evello 

”Coba dipikir saja. Atau Kementeriannya mau dibuat tim sukses, maka fokuslah pada pemenangan pemilu. Agar publik juga lebih gamblang dalam menilai, dan bebas dalam bergerak,” timpalnya. 

Persoalan lain yang muncul, para meteri itu akan dituding menggunakan fasilitas negara. Abdi negara atau ASN yang ada di lingkaran kementerian akan terkena imbasnya. 

Sumber: