Demo Partai Buruh Tolak PPP, Hanya Akal-akalan Hukum untuk Gunakan Omnibus Law Cipta
Demo Partai Buruh tolak PPP dan mengungkapkan bahwa hal tersebut hanya akal-akalan hukum untuk gunakan Omnibus Law Cipta.--DISWAY
“Salah satu tuntutan yang akan kami lakukan pada demo Partai Buruh Rabu 15 Juni mendatang adalah menolak Omnibus Law Cipta,” terang Presiden Partai Buruh Said Iqbal.
BACA JUGA:Sejarah Panjang Merpati Airlines hingga Dinyatakan Pailit, Perusahaan Bermodalkan Rp 10 Juta!
BACA JUGA:Breaking News, Jalur LRT Commuterline Ambles di Jatibening?
Said Iqbal juga mengancam mogok nasional apabila Omnibus Law Cipta Kerja kembali dibahas oleh DPR.
Menurut Said Iqbal, hal ini dikarenaka Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menyatakan bahwa itu inkonstitusional bersyarat dan MK tidak pernah meminta parlemen untuk merevisinya.
BACA JUGA:Viral Kades Ngamuk Tak Terima Warganya Diterlantarkan Petugas Rumah Sakit
BACA JUGA:Profil Lengkap Chris Evans yang Baru Saja Berulang Tahun, Tokoh Utama Captain America Selama 8 Tahun
Akan tetapi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) di mana harus segera ditindaklanjuti pemerintah dengan duduk bersama DPR RI.
MK menyebut UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat dan meminta perbaikan maksimal dua tahun sejak putusan dibacakan.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: