PHK Di Jawa Barat Mencapai 500.000 Orang, Menko PMK: Orang Miskin Baru

JAKARTA, DISWAY.ID-- Sejumlah perusahaan di Jawa Barat terutama yang bergerak di industri padat seperti tekstil, tiada henti melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada sejumlah tenaga kerja, bahkan di antaranya beberapa tenaga kerja mendapatkan pemangkasan jam kerja menjadi 3 sampai 4 hari dari 7 hari kerja.

Hal ini dilakukan karena perusahan tersebut mengalami kinerja yang menurun, membuat mau tidak mau perusahaan melakukan PHK kepada karyawannya.

Muhadjir Effendy selaku Mentri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo dan Pemerintah Daerah melakukan peninjauan terhadap peristiwa dan kondisi ketenagakerjaan yang ada di beberapa industri padat karya Jawa Barat.

BACA JUGA:Kabar Tak Sedap! Gojek PHK 1.300 Karyawan, Bagaimana Nasib Pesangonnya?

Meskipun tidak membidangi urusan industri dan perekonomian, Muhadjir Effendy mengatakan jika masalah pemutusan kerja terhadap sejumlah karyawan atau pengurangan jam kerja akan menjadi permasalahan baru lantaran berisiko meningkatkan angka kemiskinan.

“Sebenarnya saya tidak menangani langsung soal industri ataupun soal perekonomian. Tapi saya mengurusi orang susah, orang miskin, saya kira PHK dan pengurangan jam kerja ini berisiko menambah orang miskin baru,” kata Muhadjir Effendy pada Kamis 17 November 2022.

Beliau juga mengatakan jika permasalahan ini harus segera diatasi, sebab jika tidak diatasi segera dampaknya angka PHK akan terus meningkat bahkan sampai menembus angka 1,5 juta.

“PHK sudah mendekati angka 500 ribu dan jika tidak segera ada pengendalian PHK bisa mencapai 1,5 juta, ini harus ada antisipasi dangan penanganan,” lanjut Menko PMK.

BACA JUGA:Mark Zuckerberg Latah Elon Musk, 11.000 Karyawan Meta Kena PHK Massal, Sejarah Terbesar Sejak 18 Tahun

Semua pihak harus terkoneksi melakukan antisipasi dan penanganan, sehingga bisa menekan laju PHK di tengah ketidakpastian perekonomian akibat politik global.

Kekhawatiran ini berdasar kondisi riil yang mana sektor ekspor mulai menurun tajam, belum lagi pasar domestik masih dikuasai oleh barang impor.

Menko PMK menjelaskan jika angka kemiskinan di Jawa Barat tergolong sangat tinggi yakni menyentuh angka 9,4 persen.

Maka dari itu perusahaan diharapkan permasalahan ini harus dipecahkan melalui kerja sama semua pihak untuk mengurangi PHK dan agar perusahaan juga tidak terlalu terburu-buru untuk melakukan PHK.

BACA JUGA:Mark Zuckerberg PHK Massal Ribuan Karyawan Meta Lagi, Pecahkan Rekor 18 Tahun Sejarah Perusahaan

Sumber: