Tarif Non Subsidi KRL Ditentang Anggota Dewan: Harusnya Kemenhub Berterima Kasih Pada Rakyat

“Jadi janganlah dibeda-bedakan tarifnya (bagi pelanggan), kalau ini terus dilakukan malah bisa berkurang nanti peminatnya (KRL)," kata politisi yang akrab disapa Gus Muhaimin tersebut.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menilai subsidi tarif KRL selama ini tepat sasaran.

BACA JUGA:Terduga Pelaku Mutilasi Bekasi Diamankan Bersama Beberapa Orang Termasuk Wanita

BACA JUGA:Pengalihan Jalan Malam Tahun Baru 2023, CFN Sudirman Thamrin Mulai 20.00 WIB

Jika dilihat dari antusias warga pakai KRL setiap hari yang nyaris tidak pernah sepi, itu menunjukkan bahwa subsidi tarif KRL tepat sasaran.

Gus Muhaimin juga mendorong Kemenhub untuk meningkatkan fasilitas KRL daripada sibuk mengoreksi tarif. 

Menurutnya masyarakat pasti akan merespon positif apabila fasilitas setiap KRL serta sarana prasarananya semakin baik. 

"Jadi daripada bahas pembedaan tarif, lebih baik Kemenhub perbaiki fasilitas KRL, termasuk sarananya, misalnya gerbong ditambah biar nggak terlalu berdesak, juga misalnya menambah palang pintu di perlintasan KRL yang belum terpasang," papar Gus Muhaimin.

BACA JUGA:40 Lokasi Parkir CFN Sudirman Thamrin Malam Tahun Baru 2023

BACA JUGA:Gawat! 40 Persen ASN Kemenag Terancam Dipecat, Yaqut Cholil Qoumas: Lebih Baik Digantikan Dengan yang Lebih Professional

Rencana tarif non subsidi KRL tersbeut menurut Budi dilakukan agar subsidi tepat sasaran dan diperlukan skema yang tepat.

Untuk merealisasikan rencana tariff non subsidi KRL, rencannya akan ada kartu khusus untuk masyarakat mampu yang akan menggunakan KRL.

Budi menjelaskan, seharusnya penumpang mampu tak ikut menikmati subsidi, karena tarif non subsidi KRL saat ini di atas Rp 10.000.

"Kalau semua subsidi akhirnya didapat kepada masyarakat yang membutuhkan, contoh di Jakarta kita gunakan KRL sekitar Rp 4.000, jika tanpa subsidi mungkin Rp 10-15 ribu," papar  Budi.

Sumber: