Tarif Non Subsidi KRL Ditentang Anggota Dewan: Harusnya Kemenhub Berterima Kasih Pada Rakyat

JAKARTA, DISWAY.ID – Rencana tarif non subsidi KRL Commuter Line akan diberlakukan oleh pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk mencabut subsidi KRL bagi orang yang mampu.

Akan tetapi usulan dari Menhub tentang tarif non subsidi KRL ditentang oleh anggota Dewan.

Abdul Muhaimin Iskandar selaku Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) meminta pemerintah untuk meninjau ulang wacana pembedaan tarif KRL. 

BACA JUGA:Tak Sampai Sebulan Bawaslu Sudah Temukan 99 Dugaan Pelanggaran di Tahapan Pemilu 2024

BACA JUGA:Sadis! Pelaku Mutilasi Bekasi Diduga Gunakan Gergaji Listrik Potong Tubuh Korban

Bahkan Muhaimin mengatakan harusnya Kemenbuh berterima kasih pada rakyat karena mau menggunakan KRL.

Pernyataan Muhaimin bukannya tanpa alasan, di mana menurutnya apa yang dilakukan oleh masyarakat yang dianggap mampu tersebut juga berdampa pada kepadatan lalu lintas.

“Mereka telah berkontribusi dalam mengurangi kemacetan, polusi, dan risiko kecelakaan lalu lintas yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk diatasi,” terang Muhaimin.

“Coba bayangkan kalau warga yang mampu, punya motor dan mobil pada enggan naik KRL, gimana macetnya jalan raya. Belum lagi polusi dan tentu angka kecelakaan lalu lintas. Justru seharusnya Kemenhub bersyukur masyarakat menyukai KRL," jelasnya.

BACA JUGA:Jenazah Mutilasi Bekasi Jalani Dites DNA, Identitas Segera Terkuak

BACA JUGA:Ketentuan Tarif Baru Listrik Nonsubsidi Periode Januari Maret 2023 Dari ESDM, Jadwal Kenaikan Dibocorkan

Selain itu Mihaimin juga menjelaskan bahwa wacana tariff nin subsidi KRL akan sulit untuk diterapkan dilapangan dan berpotensi menurunkan minat pelanggan KRL.

KRL saat ini sudah jadi alat transportasi yang sangat digemari masyarakat, semua kalangan karena cepat, murah dan tentu efisien. 

Sumber: