Kisah Tragis Tenaga Kesehatan di Semarang yang Dipecat usai Tuntut Insentif COVID-19

Lebih lanjut, Nakes yang enggan disebutkan namanya itu mengatakan pada 2 Januari 2023 pihak rumah sakit kembali memanggil dirinya dan menyatakan jika ia tidak lolos ujian perpanjangan kontrak. 

Padahal sebelumnya, ia mengaku telah mendapatkan kontrak kerja sebagai nakes hingga 31 Desember.

"Tepat di 2 Januari, saya diminta menghadap ke kepegawaian dan diberi surat pemberhentian tertanggal 30 desember. Mulai di 2 Januari tersebut saya sudah dinyatakan diberhentikan dan tidak punya pekerjaan sampai sekarang," ungkapnya.

Ia tak menyangka jika perjuangannya untuk mendapatkan haknya malah berujung pemecatan. Padahal saat momen kritis, kata dia, dirinya pernah menangani 10 sampai 12 jenazah dalam satu malam di rumah sakit itu.

BACA JUGA:Update Harga BBM Pertalite hingga Pertamax 16 Januari 2023 di Seluruh SPBU Indonesia

Ia mengaku kejadian ini membuat psikologisnya merasa terganggu.

"Ini jadi pukulan yang berat buat saya, saya tidak memperjuangkan hak pribadi saya sendiri, saya di sini menanyakan hak semua nakes yang merawat pasien COVID di seluruh Kota Semarang," tandasnya. 

Menurutnya, Pemerintah Kota Semarang justru berfokus pada penghentian suara kritis warga terkait hak-haknya.

Padahal, layanan publik yang baik merupakan salah satu syarat terpenuhinya Hak Asasi Manusia, terutama pada akses layanan kesehatan di masa pandemik.

"Semestinya, laporan warga bukan penghambat kinerja instansi, kritik tidak konstruktif, atau dianggap mencemarkan nama baik instansi. Sebaliknya, laporan warga justru berguna untuk mengontrol jalannya birokrasi sebuah instansi dan kebijakan yang ditetapkan," tegasnya.

Sumber: