Pramono Cek Gaji Nakes yang Disebut Tidak Naik 10 Tahun: Masak Sih?

JAKARTA, DISWAY.ID - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal mempelajari gaji tenaga kesehatan (Nakes) di Ibu Kota yang disebut tidak pernah mengalami kenaikan selama 10 tahun terakhir.

Adapun soal gaji nakes di Jakarta tidak mengalami kenaikan selama satu dekade diungkap oleh Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana saat Rapat Kerja Komisi E DPRD DKI Jakarta pada Senin, 2 Maret 2026.

"Saya untuk lebih jelasnya saya akan pelajari untuk itu ya," kata Pramono di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat.

BACA JUGA:Pramono: Setelah 28 Tahun Jakarta Kembali Dipercaya Australia Mengimpor Sapi

Pramono mengatakan, gaji nakes yang bekerja di fasilitas kesehatan (faskes) milik Pemrintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta baik itu yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) ataupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) lebih tinggi ketimbang Rumah Sakit (RS) swasta.

Dengan demikian, Pramono tidak yakin jika gaji Nakes di Jakarta tidak mengalami kenaikan selama satu dekade terakhir.

"Nah kalau tidak pernah naik, masa sih nggak? Karena semuanya pasti mengalami kenaikan, karena itu kan nggak mungkin nggak ada kenaikan sama sekali," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana mendesak agar Pemprov DKI segera menaikan gaji para nakes.

Menurutnya, gaji nakes saat ini tidak sebanding dengan beban pekerjaan, resiko, dan bertambahnya kebutuhan hidup di Jakarta.

“Dalam rapat hari ini, saya kembali mendesak Pemprov DKI untuk menaikan gaji para nakes yang sudah 10 tahun belum juga naik,” kata Justin saat Rapat Kerja Komisi E DPRD DKI Jakarta pada Senin, 2 Maret 2026.

BACA JUGA:Pramono Khawatir Perang Israel-AS Vs Iran Kerek Kenaikan Harga Barang di Jakarta

Kata Justin bila mengutip dari Sustainable Development Goals (SDG), direkomendasikan rasio 4,45 nakes untuk setiap 1.000 penduduk.

Justin menekankan bahwa rasio nakes di Jakarta lebih rendah yaitu 1,73 nakes, sehingga cenderung memiliki beban kerja tiga kali lipat jauh lebih berat daripada semestinya.

“Bahkan, rasio tersebut belum memperhitungkan jumlah warga dari luar Jakarta yang menerima KIS (Kartu Indonesia Sehat). Kalau ditambah, maka semakin sedikit lagi jumlah nakes yang harus melayani sekitar 13 sampai 14 juta warga di Jakarta,” sambungnya.

Sumber: