DPR Bentuk Pansus Meikarta Jika Lippo Group Tak Kembalikan Uang Konsumen Dalam 1 Bulan Ini

JAKARTA, DISWAY.ID-– Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Komisi VI telah memanggil pihak manajemen Lippo Group dan bersama lintas komisi meninjau langsung apartemen di Meikarta.

Upaya anggota Komisi VI DPR itu menindak lanjuti pengaduan adanya ratusan konsumen Meikarta hingga saat ini belum mendapatkan unit apartemen kendati sudah membayar.

Setelah pemanggilan di RDP DPR dan peninjauan lokasi di Meikarta dengan pihak PT Lippo Cikarang Tbk bersama PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang, disepakati beberapa hal.

BACA JUGA:Jokowi Tanyakan Cawapres yang Tidak Hadir di Harlah PPP ke-50, Sudah Kantongi Nama?

Kesepakatan terkait permasahan ini, di antaranya pihak Lippo Group kembalikan uang konsumen Meikarta dalam 1 bulan.

Jika pihak Lippo Group tidak kembalikan uang konsumen dalam 1 bulan ini, DPR RI akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait Meikarta tersebut.

Pansus di DPR ini ditujukan akan melakukan pengusutan secara tuntas terkait kasus Meikarta.

Pembentukan Pansus Meikarta diusulkan Andre Rosiade selaku Anggota Komisi VI DPR RI untuk segera mamantau serta mengusut tuntas kasus permasalahan yang merugikan konsumen.

“Saya usulkan dua hal untuk dapat mengungkap permasalahan Meikarta secara terang benderang. Pertama, kita undang pertama yaitu John Riady selaku CEO PT Lippo Karawaci Tbk,” kata Andre.

BACA JUGA:Posisi Wiranto Bakal Gabung PAN Diungkap Eddy Soeparno, Diumumkan Akhir Februari

“Kedua, tidak ada salahnya setelah rapat bersiap-siap mengumpulkan tanda tangan untuk membentuk Pansus Meikarta,” ujar Andre saat RDP di Gedung DPR, Jakarta, Senin 13 Februari 2023.

Dalam rapat itu, manajemen Lippo Group hadir yang diwakilkan oleh Ketut Budi Wijaya selaku Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk dan Presiden Direktur PT Mahkota Sentosa Utama selaku pihak yang bertanggung jawab atas pembanggunan megeprotek Meikarta.

Andre menegaskan Pansus Meikarta akan menjadi sebuah peringatan bagi pengembang serta perusahaan di Tanah Air bahwa tidak ada yang lebih kuat di Republik Indonesia dibandingkan kepentingan rakyat. 

“Ini menegaskan agar tidak ada ada yang lebih kuat di Republik ini dari kepentingan rakyat Indonesia. Jangan sampai ada kepentingan oligarki yang bisa berkehendak seenak perutnya di Republik ini,” tegas Andre.

Sumber: