BNPT Lakukan Pendekatan Humanis Dalam Pencegahan Aksi Teror di Papua

JAKARTA, DISWAY.ID-- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan penanganan aksi kekerasan dan teror di Papua tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga upaya pencegahan dengan pendekatan-pendekatan humanis.

Hal tersebut dikatakan langsung oleh Kepala BNPT, Boy Rafli Amar, dalam rapat koordinasi kesiapan aparat penegak hukum di Jayapura Papua pada Rabu 22 Maret 2023.

BACA JUGA:Contoh Soal Pre Test PPG Kemenag 2023

“Kita ingin hukum terorisme ini tidak hanya berfikir tentang penindakan, bukan dengan senjata terus, tapi juga pendekatan-pendekatan lunak karena yang diubah cara berpikir, penegakan hukum dan pencegahan harus dilakukan secara imbang,” ujar Boy Rafli dalam keterangan resminya.

Kepala BNPT menegaskan, penegakan hukum dan pencegahan aksi terorisme harus dilakukan secara imbang dan tidak diskriminatif.

BACA JUGA:Libur Nyepi, Gage Tidak Diberlakukan di Jakarta

Langkah ini sejalan dengan Undang-Undang (UU) Anti Terorisme nomor 5 tahun 2018 yang menyatakan pencegahan terorisme dilakukan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi.

“BNPT sendiri melakukan upaya pencegahan tersebut dengan pendekatan lunak bersama pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, serta media,” jelasnya.

BACA JUGA:Berikut Ini Soal dan Kunci Jawaban Nomor 1-20 Tes PPG Kemenag 2023

Boy juga mengungkapkan, pihaknya menerapkan strategi kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisasi di Papua melalui pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, Duta Damai dan Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI atau Warung NKRI.

Ia pun berharap kedepannya deradikalisasi dapat dilakukan bagi entitas yang melakukan kekerasan di Papua.

BACA JUGA:Tangisan Pitha Haningtyas Mentari Pecah di Swiss Open 2023, Bahagia Karena Menang, Tapi Sedih Kehilangan Kekasih

“Kami berharap program deradikalisasi bisa dijalankan di Papua,” ungkap Boy.

Pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum di Papua ini diharapkan dapat mengoptimalkan hubungan aparat tingkat pusat dengan daerah dalam penguatan system pengadilan kriminal (criminal justice system) yang berkontribusi menyelesaikan permasalahan di wilayah rawan konflik.

Sumber: