Presiden Datangi Jalan Rusak di Lampung, PSI: DPR Harusnya Malu

JAKARTA,DISWAY.ID - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semestinya malu ketika Presiden Joko Widodo meninjau langsung jalanan rusak di Lampung yang tidak diperbaiki selama bertahun-tahun. 

Tidak hanya itu, bahkan seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk DPR karena Presiden akhirnya mengambil alih perbaikan jalan tersebut dan mengucurkan 800 miliar untuk memperbaiki 15 ruas jalan.

BACA JUGA:Bisul Rusak

"Benar bahwa Gubernur dan Bupati bertanggung jawab atas tidak diperbaikinya jalan-jalan tersebut. Namun sebagai wakil rakyat, DPR dan DPRD semestinya malu karena tidak menyoal masalah ini," ujar Juru Bicara PSI, Ariyo Bimmo melalui keterangan resminya, Minggu, 7 Mei 2023.

Lebih lanjut, Ariyo Bimmo mengatakan bahwa PSI melihat peristiwa ini sebagai tersumbatnya saluran demokrasi. 

Menurutnya, para anggota DPR yang merupakan wakil rakyat diberikan fasilitas untuk turun ke masyarakat, menyerap aspirasi dan melihat secara langsung kebutuhan rakyat lewat kunjungan kerja. 

BACA JUGA:Rombongan Korban Kecelakaan Bus di Guci Pulang, Serah Terima Jenazah Akan Dilakukan

"Dalam setahun, DPR itu punya dana aspirasi sekitar 450 juta x 5, ada dana kunjungan 140 juta x 8. Masak gak ada yang turun, berkunjung, bahkan sekadar melewati daerah yang jalannya rusak itu?" tanya Bimmo.

Pasalnya, jalan-jalan yang dilalui Presiden adalah akses masyarakat kepada kegiatan-kegiatan perekonomian seperti pasar, kebun dan pabrik. 

Bahkan, jalur yang dilewati oleh Jokowi dan Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan (Zulhas) itu juga menjadi akses untuk anak-anak sekolah.

"Jalan itu akses logistik dan mobilitas. Mestinya kan ini jadi perhatian, bahkan prioritas," kata Ketua DPP PSI itu. 

BACA JUGA:Susi Pudjiastuti Senggol Jokowi Buntut Jalan Rusak di Lampung: Sering-sering Lah

"Bila perlu para wakil rakyat di Senayan memanggil gubernur. Seperti yang dilakukan ketika terjadi banjir Jabodetabek," sambungnya. 

PSI menyayangkan sikap Pemerintah Daerah yang tidak memiliki perhatian terhadap masalah akses dan infrastruktur.

Sumber: