Memahami Politik Identitas, Pesan Untuk Gus Yaqut

Politik Identitas Barack Obama

Perjuangan kaum kulit hitam di Amerika bukan sudah selesai. Sejak Barack Obama maju menjadi calon presiden Amerika tahun 2009, isu politik identitas masih sangat santer. Hal itu digambarkan dengan baik oleh Myra Mendible (2012), dalam artikelnya "The Politics of Race and Class in the Age of Obama."

Setidaknya ada tiga isu yang Obama mainkan, pertama, kaum kulit putih masih dirasa sebagai ancaman bagi kaum kulit hitam yang mereka masih belum mendapatkan keadilan, kesetaraan, dan hak-hak yang sama. Kedua, para imigran yang masuk ke Amerika secara ilegal harus disikapi dengan bijak. Ketiga, peran Amerika pasca peristiwa 9/11.

Tentu saja, setiap kali perjuangan kelompok muncul, ada kelompok lain yang merasa terganggu. Di kasus Amerika, pendukung supremasi kaum kulit putih terusik sekali dengan politik identitas yang Obama mainkan. Tetapi, terbukti, Obama menang didukung oleh kulit hitam maupun kulit putih yang peduli pada demokrasi, kebebasan, keadilan, kesetaraan. Obama menjadi presiden pertama kulit hitam.

Mispersepsi Politik Identitas di Indonesia

Setelah Pemilihan Gubernur DKI Jakarta dimenangkan oleh Anies Baswedan, setelah mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama, muncul banyak asumsi negatif. Anies Baswedan dilabeli sebagai "bapak politik identitas".

Misalnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tidak memainkan isu SARA atau politik identitas. Mengingat Anies menyebut diksi "pribumi" di pidato perdana setelah terpilih jadi Gubernur (Kompas, 18/10/2018). 

Karena diksi "pribumi" bisa bernilai positif jika bertujuan untuk pembelaan terhadap kelompok marginal. Diksi "pribumi" hanya menjadi salah apabila bertujuan adu-domba. Sementara Anies Baswedan selama menjabat Gubernur DKI Jakarta mendapatkan penghargaan Harmony Award Tahun 2020.

Penghargaan tersebut merupakan penghargaan dari Kementerian Agama (Kemenag) kepada pihak yang dianggap berhasil melakukan harmonisasi kehidupan beragama (6/01/2021). Dengan kata lain, pelabelan Anies sebagai Bapak Politik Identitas tidak terbukti secara "de jure" maupun "de facto".

Masa Depan Politik Identitas

Hemat penulis, sudah tidak perlu terlalu "ngoyo" (bersusah payah) menyerang koalisi Paslon Amin, karena sudah tidak berguna, menolak kenyataan bahwa Anies adalah Gubernur DKI Jakarta yang mendorong harmoni umat beragama.

Idealnya, semua pihak fokus pada hal-hal yang bermanfaat aja. Isu-isu politik yang menyudutkan Paslon Amin sudah tidak relevan. Masa depan politik identitas harus diwarnai dengan perjuangan bersama membela kepentingan rakyat, membela kelompok-kelompok tertindas, baik secara kultural, ekonomi, budaya dan politik. Politik Identitas itu sangat penting demi perjuangan membela pihak-pihak marginal, terdiskriminasi. (*)

* Pengasuh Pesantren Baitul Kilmah, Sleman Yogyakarta,  Pengamat sosial-politik.

Sumber: