Transformasi NIK ke Identitas Digital Segera Dipercepat

Transformasi NIK ke Identitas Digital Segera Dipercepat

Pemerintah akan segera mengganti KTP Elektronik dengan aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) yang tidak perlu dibawa dalam dompet-Instagram @kementerian.kominfo-

JAKARTA, DISWAY.ID-- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berkomitmen mendukung percepatan transformasi digital dan keterpaduan Layanan digital Nasional.

Di antaranya melalui Digital ID atau Identitas Kependudukan Digital (IKD), pembayaran digital (digital payment), dan pertukaran data untuk interoperabilitas layanan publik.

BACA JUGA:Kolaborasi Sinergis, iForte, iFortepay, dan ALTO Memperkuat Infrastruktur Keuangan Digital di Indonesia

“IKD itu tugas dan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri sama Kominfo. (Tujuannya) bagaimana NIK kita ditransformasi ke Digital ID,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, Selasa 9 Januari 2024.

Menurut Menkominfo, saat ini Pemerintah sedang melakukan migrasi dan pendataan identitas kependudukan dari KTP elektronik ke IKD digital berbasis aplikasi.

“Nanti kita lihat prosesnya, karena baru proses pendataan. Sekarang sudah 10 juta yang sudah switching juga ke identitas digital,” ungkapnya.

BACA JUGA:Prabowo dan Gibran Komitmen Perkuat Pertahanan dan Keamanan Siber Melalui Hilirisasi Digital

“Kita kan ada 280 juta semua punya NIK, itu ditransformasi ke digital sehingga tidak perlu lagi bawa KTP, tinggal pakai handphone, QRIS dan sebagainya,” jelasnya.

Menkominfo Budi Arie juga mengatakan, terjadi perubahan penggunaan identitas kependudukan disebabkan karena pesatnya perkembangan teknologi.

Namun saat ini peralihan identitas kependudukan dari KTP ke IKD masih terus berjalan.

“Pasti KTP lama sudah pasti dengan sendirinya berakhir, pasti game over juga. Cuman menunggu semuanya punya,” ungkap dia.

BACA JUGA:Wow! Jimin BTS Tembus Posisi 1 Chart Penjualan Lagu Digital Billboard untuk Lagu 'Closer Than This'

Peralihan KTP ke IKD dinilai membutuhkan proses integrasi agar masyarakat penerima program pemerintah seperti bantuan sosial, layanan publik, kesehatan, dan pendidikan akan lebih mudah mengaksesnya.

“Jadi semuanya diintegrasikan, itu lompatan besar bagi negara kita untuk transformasi digital,” tukasnya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads