Menkominfo: 'Kritik Pemilu Boleh, Asal Jangan Sebar Fitnah!'

JAKARTA, DISWAY.ID-- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengungkapkan tidak melarang kritik terhadap berbagai hal terkait Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

Hal tersebut karena merupakan salah satu bagian dari ruang kebebasan berpendapat masyarakat yang dijamin dalam negara yang demokratis.

BACA JUGA:Kritik Kampus terhadap Jokowi Dianggap Sengaja Demi Gagalkan Prabowo-Gibran

“Dalam negara yang demokratis, kritik merupakan salah satu bagian dari kebebasan berpendapat yang dapat menyehatkan demokrasi," ujar Menkominfo Budi Arie dalam keterangannya, Selasa 13 Februari 2024. 

"Demokrasi ini kan menjadi sehat karena kritik, vitaminnya kan kritik, gizinya kritik,” tambahnya.

Menkominfo pun menegaskan jika pemerintah tetap memegang teguh komitmen dengan tidak pernah mengekang kebebasan berpendapat.

BACA JUGA:Akademisi dari Universitas Mpu Tantular Ungkap Kritikan Kalangan Kampus Untuk Pemerintah Jokowi Sudah Tak Murni Aspirasi

Namun begitu masyarakat harus mampu membedakan antara kritik, fitnah, dan hoaks dalam menyampaikan pendapatnya di ruang publik, terutama ruang digital.   

“Kalau fitnah, nggak ada datanya, nggak ada faktanya. Kalau soal berbeda pendapat, kita sudah berbeda. Lawan kita kan ada empat, hoaks, ujaran kebencian, fitnah sama merendahkan martabat orang lain,” jelasnya.

Menteri Budi Arie menegaskan, pemerintah senantiasa berupaya mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung dengan damai.

BACA JUGA:Gelar Pidato Politik, SBY Singgung Kritikan Kampus dan Tudingan Pilpres Satu Putaran

Dalam mewujudkan situasi kondusif ini, masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam mengawal proses Pemilu dengan baik.

“Tentu proses Pemilunya baik, hasilnya juga bisa diterima oleh semua pihak dengan baik, dan segala bentuk apa pun, kecurangan bisa diminimalisir tidak mengganggu proses Pemilu itu sendiri,” jelas Menkominfo.  

Dia optimistis tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 akan mengalami peningkatan dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mencapai 82 persen.

Sumber: