Gelar Pidato Politik, SBY Singgung Kritikan Kampus dan Tudingan Pilpres Satu Putaran

JAKARTA, DISWAY.ID - Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan pidato politik bertajuk 'Indonesia 5 Tahun ke Depan; Yang Sudah Baik Lanjutkan, Yang Belum Perbaiki' di Avenzel Hotel & Convention Center, Cibubur, Jatisampurna, Bekasi, Rabu, 7 Februari 2024.

Dalam pidatonya itu, SBY menyinggung terkait kritikan dari berbagai universitas terhadap Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi. Dia menilai bahwa kritikan tersebut telah melenceng dari nilai-nilai demokrasi.

"Di penghujung masa kampanye saat ini, muncul gerakan dan pernyataan kritis dari kalangan kampus," ujar SBY dalam pidatonya.

BACA JUGA:SBY Bicara Pemilu 2024: Sistem, Konsep, dan Aturan Kampanye Perlu Diperbaiki

"Di berbagai daerah, sejumlah rektor, guru besar dan mahasiswa menyuarakan pentingnya pemilu yang damai, jujur dan adil," sambungnya.

Lebih lanjut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu juga menanggapi isu soal diduga adanya kecurangan apabila Pilpres 2024 berlangsung satu putaran.

Adapun isu yang dimaksud, yaitu narasi soal "kalau pilpres hanya berlangsung satu putaran, berarti itu curang" dan "kalau pilpresnya curang kita tidak akan terima, dan negara siap-siap chaos". Menurut dia, tudingan pasti curang itu sudah sangat berlebihan.

"Pendapat saya, menuduh apalagi memastikan bahwa pilpres ini pasti curang dan karenanya hasilnya pasti akan ditolak, tentulah berlebihan. Namun, di sisi lain, mengabaikan suara-suara di luar yang khawatir pilpresnya bakal curang, tentu juga tidak bijak," jelasnya.

Maka dari itu, SBY ingin hasil Pilpres 2024 hasilnya sah dan diterima oleh rakyat. Dengan keabsahan itu, presiden terpilih akan memiliki legitimasi yang kuat dan kekuasaannya juga berkah.

BACA JUGA:SBY Ingatkan Pemilu 2024 Bukan Tujuan Akhir Untuk Bangsa Indonesia

Karena itu, SBY mengajak semua pihak berupaya bersama-sama memastikan Pilpres 2024 berlangsung secara jujur dan adil. 

"Negara beserta segala perangkat dan sumberdaya yang dimilikinya mesti netral. Saya pikir ruang untuk itu tersedia," ujarnya.

Lebih lanjut, SBY menyebut negara, khususnya penyelenggara pemilu, bertanggung jawab penuh untuk memastikan berlangsungnya pemilu yang jujur dan adil itu. 

Dia mengajak pula masyarakat luas untuk menjaga reputasi Indonesia sebagai negara demokrasi. 

Sumber: